Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Medan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Dewa Putu Gede didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Agustinus Pardede membuka Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dengan tema Melalui Lomba Kadarkum Tk. Provinsi Tahun 2019 Kita Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di aula lantai 5 Kanwil Kemenkumham Sumut, Kamis (29/08).
 
Acara dimulai dengan laporan ketua panitia, Ave Maria Sihombing yang menyampaikan peserta lomba berasal dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Deli, Kabupaten Asahan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dewan juri berasal dari Kejari Medan, Satlantas Polrestabes Medan dan Kanwil Kemenkumham Sumut. Pemenang Lomba Kadarkum Tk. Provinsi ini akan mengikuti Lomba Kadarkum Tk. Nasional yang akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2020.
 
Kemudian acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Pelaksana Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara, Henry R.K Keloko yang menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Menkumham karena telah menunjukkan karya nyata dalam penegakan dan penyuluhan hukum, salah satunya dengan mengadakan kegiatan Lomba Kadarkum sehingga masyarakat menjadi lebih mengerti hukum.
 
Berikutnya acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kakanwil sekaligus membuka Acara Lomba Kadarkum. Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan tujuan dari lomba Kadarkum adalah menilai tingkat pemahaman setiap kelompok Kadarkum terkait peraturan perundang-undangan yang dilombakan, sehingga nantinya dapat menumbuhkembangkan pemahaman hukum tersebut di kalangan masyarakat guna mendukung terwujudnya budaya hukum masyarakat secara menyeluruh. Kakanwil juga menyampaikan materi yang dilombakan yaitu UU No.21 Thn 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No.22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No.35 Thn 2009 tentang Narkotika; UU No.11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan UU No.11 Thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Humas Kanwil)