Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Jakarta - Kepala Bidang Pembudayaan Hukum, Gunawan, S.H., M.H dan JFT Penyuluh Hukum Madya Sumarno, S.H., M.H. menyambut kunjungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yakni Biro Hukum dan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah didampingi oleh Kadiv Yankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah di ruang rapat lantai 6 Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. (22/8).
 
Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa kunjungan kali ini untuk mengkoordinasikan beberapa kendala dalam melaksanakan pembentukan kelompok sadar hukum di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu minimnya informasi yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan kegiatan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dan pelaksanaan lomba kadarkum.
 
Gunawan, S.H., M.H. menjelaskan bahwa pelaksanaan pembentukan dan peresmian desa/kelurahan, didahului dengan kegiatan penyuluhan hukum seperti adanya kegiatan temu sadar hukum hingga terbentuknya kelompok kadarkum di desa/kelurahan tersebut. Selanjutnya, desa/kelurahan yang akan diresmikan terlebih dahulu diverifikasi oleh tim penilai dengan menggunakan 4 indikator penilaian yakni adanya akses informasi hukum, akses implementasi hukum, akses keadilan, dan akses demokrasi dan regulasi sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. 
 
Setelah dilakukan verifikasi dan penilaian, tim penilai dari BPHN menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya Kepala BPHN mengeluarkan rekomendasi nama-nama desa/kelurahan yang akan diresmikan dan akan segera dijadwalkan untuk peresmiannya oleh Menteri Hukum dan HAM untuk diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum.
 
Pemantauan dan evaluasi pun dilanjutkan pasca peresmian desa/kelurahan sadar hukum sehingga diharapkan pembentukan dan peresmian desa/kelurahan sadar hukum bukan hanya menghasilkan angka kuantitas saja, tetapi juga dari segi kualitas.
 
Terkait dengan pelaksanaan lomba kadarkum, Sumarno, S.H., M.H. menjelaskan bahwa lomba kadarkum diselenggarakan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi/pusat, dan terakhir di tingkat nasional dengan peserta lomba yang berasal dari kelompok kadarkum atau organisasi masyarakat yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan dari penyuluh hukum yang berada di desa/kelurahan tersebut. 
 
"Kunjungan ini adalah wujud sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaitannya untuk koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai tahapan dalam pelaksanaan kegiatan peresmian desa/kelurahan sadar hukum, mekanisme pelaksanaan lomba adarkum, dan juga verifikasi terhadap organisasi bantuan hukum", tutup Gunawan. (MAH/ edit DE)