Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Jakarta, 27 Agustus 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan pedoman dan SOP Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan BPSDM Kemenkumhan juga hadir dalam FGD ini, dengan narasumber Direktur Jabatan ASN dari BKN.

BPHN sebagai suatu badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan karir jabatan fungsional penyuluh hukum dirasa sudah menjadi sebuah keharusan untuk memperhatikan pola-pola pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum dengan selalu melihat perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan kebutuhan organisasi.
 
“ Memang sudah selayaknya mengupdate atau memperbaharui pola penyusunan penyuluh hukum terkait kenaikan jenjang maupun rekrutmen pada tiap-tiap jenjang baik penyuluh muda, penyuluh madya, maupun yang sedang dipersiapkan yaitu terkait materi uji kompetensi penyuluh utama”, ujar kepala BPHN, Prof Benny.

Beberapa cara untuk menjadi penyuluh hukum yaitu melalui inpassing, formasi CPNS, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Semua cara ini sudah saatnya untuk dibenahi, didalam membuat SOP uji kompetensi penyuluh hukum pada semua jenjang harus mengakomodir kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan kebutuhan organisasi.

Prof Benny juga mengharapkan di dalam proses uji kompetensi penyuluh hukum, penguji bukan hanya pejabat-pejabat struktural tetapi juga para penguji yang expert di bidang hukum yakni dengan melibatkan akademisi di bidang hukum. Beliau juga mengharapkan penyuluh utama nantinya akan menjadi  think tank -nya penyuluh hukum maupun think tank -nya BPHN.