Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



BANDUNG-Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat gelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di Aula Lantai II Hotel Grand Tebu jalan R.E Martadinata Kota Bandung, Jum'at (03/05/19).

Kegiatan ini diawali dengan penandatangan MoU dan dilanjutkan dengan penyerahan Sertifikat Akreditasi Bantuan Hukum kepada 47 OBH di Propinsi Jawa Barat yang telah lulus verifikasi dan akreditasi Kemenkumham Periode Tahun 2019-2021 oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkunham Jawa Barat, Liberti Sitinjak yang disaksikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Heriyanto, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Jabar, Nugi Syamsunugraha dan Kepala Bidang Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, BPHN, Mohamad Yunus Affan serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Acara dilanjutkan dengan laporan ketua panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto. Dalam laporannya ia menyampaiakan bahwa kegiatan Bimtek  ini diikuti oleh 50 orang dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi Kemenkumham Periode Tahun 2019-2021 sejumlah 47 OBH di Propinsi Jawa Barat.

Narasumber pada kegiatan Bimtek ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Liberti Sitinjak dan Kepala Bidang Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Mohammad Yunus Affan.

Menurut Heriyanto maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal di Propinsi Jawa Barat, sehingga hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini ia menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegasakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (Equality Before The Law). "Salah satu program Nawa Cita adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi rasa aman pada seluruh warga negara. Dan Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ini merupakan suatu konsekuensi dari negara hukum, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma  kepada penerima bantuan hukum. Ada 3 pihak yang diatur dalam UU ini, yaitu penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (Organisasi Bantuan Hukum/OBH) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM)."ujar Sitinjak.

Usai kegiatan ini dibuka,dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh  narasumber dan diakhiri dengan diskusi serta tanya jawab dengan para peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal. (red/foto:humas/jabar)