Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id – Cirebon. Dalam rangka peningkatan kualitas Paralegal wilayah kerja Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, BNP2TKI mengadakan Sertifikasi Paralegal dan mengundang Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof R. Benny Riyanto dan Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, M Yunus Affan terjun langsung memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai tugas Paralegal yang digelar di Hotel Santika Kota Cirebon, Rabu (10/4).
Posisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang lemah di hadapan hukum menjadi perhatian pemerintah, sehingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggandeng Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berusaha mengatasi kondisi itu dengan memperkuat peran Paralegal.
Kepala BPHN mengatakan, sebaran OBH dan advokat yang belum merata di tambah lagi timpangnya rasio jumlah OBH dan advokat jika dibandingkan dengan total penduduk menjadikan peran Paralegal sangat sentral dalam perluasan akses bantuan hukum. Sebab, dalam hal ini, Paralegal memiliki peran sebagai orang pertama yang membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
"Dalam konteks TKI, Paralegal punya peran membentuk TKI yang paham dan cerdas hukum," kata R. Benny.
Untuk diketahui, Deputi Bidang Perlindungan pada Direktorat Mediasi dan Advokasi telah menggelar pelatihan Paralegal di 5 Provinsi, yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan 159 Paralegal.
Dalam kesempatan yang sama, Prof R. Benny juga mendorong sinergitas Paralegal di lingkungan BNP2TKI agar dapat terlibat sebagai bagian dari OBH yang telah diverifikasi dan akreditasi secara periodik oleh BPHN. Salah satu manfaat sinergitas ini adalah dapat diberikannya anggaran Bantuan Hukum dari APBN sehingga kegiatan advokasi yang dilakukan dapat lebih optimal.
Kapusluhbankum menambahkan, urgensi peran Paralegal salah satunya ialah sebagai garda terdepan dalam upaya pembentukan masyarakat sadar hukum, keluarga sadar hukum dan kelompok sadar hukum. Dengan adanya Paralegal di tengah masyarakat tentu saja harapannya dapat juga berkolaborasi dengan Penyuluh Hukum untuk sama-sama berperan aktif dalam membentuk masyarakat cerdas hukum, tutup Yunus Affan. (NNP/RA)