Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



 

lsc.bphn.go.id-Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengadakan kegiatan rapat penyusunan petunjuk teknis pada Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan angka kreditnya.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Penyuluh Hukum dari BPHN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan UPT (Unit Pelayanan Teknis).

 

Kegiatan rapat ini dibuka oleh bapak Supriyatno selaku Kepala Bidang Penyuluhan Hukum, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN yang membahas Pasal 9 tentang rincian kegiatan PERMENPAN Nomor 3 tahun 2014, yang dibagi menjadi 4 kelompok kerja yang terdiri dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Dengan pembagian rincian sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Hukum yang sekaligus menjadi penanggungjawab.

 

“Diadakan rapat ini dengan upaya membahas butir-butir rincian kegiatan angka kredit JUKNIS (Petunjuk Teknis) supaya adanya kesamaan persepsi kemudahan untuk memperoleh angka kredit, dan untuk teman-teman JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) Penyuluh Hukum yang akan naik pangkat atau naik jenjang jabatan” tutur bapak Supriyatno.***(LR/RA)