Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Lsc.bphn.go.id – Jakarta. Kemarin Selasa 20 Desember 2016 Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusluhbankum BPHN) berkunjung ke Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan HAM (Setjend) dalam rangka Rapat Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai Standar Uji Kompetensi Penyuluh Hukum bersama Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktrat Jendral Peraturan Perundang-Undangan.

Rapat penyelarasan rencangan peraturan menteri hukum dan ham kali ini sudah yang kesekian kali, sedangkan untuk saat ini adalah finalisasi dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Penyelarasan hanya melihat apakah rancangan peraturan ini bertentangan atau tidak dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi mengenai jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya. Selain itu jangan sampai rancangan peraturan menteri hukum dan ham kali ini mengandung makna ambiguitas pada setiap butir pasalnya.

 

Kedepannya dengan diterapkannya uji kompetensi bagi penyuluh hukum yang diatur dalam peraturan menteri hukum dan ham dapat menunjang kualitas penyuluh hukum lebih profesional, akuntabel, sinergi, dan inovatif lagi. Peraturan menteri hukum dan ham mengenai uji kompetensi penyuluh hukum ini akan dijadikan acuan bagi tim penilai dalam menilai para penyuluh hukum yang akan naik jenjang jabatan, dan juga dapat dijadikan dasar bagi para penyuluh hukum tentang hak mereka untuk naik jenjang jabatan ketika telah memenuhi syarat yang telah dicapainya. (RSH)