Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI mendorong daya kreativitas Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Hukum saat melaksanakan tugas atau kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Terlebih lagi dalam kondisi Pandemi Covid-19 seperti ini, terbatasnya ruang gerak dan interaksi tatap muka langsung dengan masyarakat menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi JF Penyuluh Hukum.

 

“Saya menggarisbawahi JF Penyuluh Hukum menyusun strategi yang tepat dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum tersebut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada,” kata Kepala Kepala BPHN Prof R Benny Riyanto, dalam sesi Online Briefing, Senin (11/5) bertajuk: “Peran Strategis Penyuluh Hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19”, diikuti JF Penyuluh Hukum se-Indonesia secara daring.

 

Sebagai informasi, pertengahan April 2020 kemarin, BPHN menyurati pimpinan instansi/lembaga menghimbau JF Penyuluh Hukum di lingkungan instansi/lembaganya untuk melakukan inovasi-inovasi dan menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi seputar Covid-19 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Dalam surat bernomor: PHN-HN.04.05-06 tanggal 17 April 2020 perilah Penyuluhan Hukum Mengahadapi Pandemi Covid-19, Kepala BPHN memberi arahan kepada Pejabat Eselon I (Pimti Madya) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) agar menugaskan JF Penyuluh Hukumnya untuk melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya pembuatan konten-konten Penyuluhan Hukum mengenai isu-isu krusial dan terkini yang berasal dari kebijakan presiden atau pemerintah.

 

“Pemberian Penyuluhan Hukum tidak dapat hanya dilakukan dalam kondisi normal saja, namun juga harus tetap dilakukan disaat seperti ini dimana masyarakat tengah dihadapkan Pandemi Covid-19. JF Penyuluh Hukum perlu berikan informasi yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat,” kata Kepala BPHN. Untuk itu Kepala BPHN berharap Penyuluh Hukum tetap produktif, tetap berkarya dan inovatif di masa Pandemic Covid - 19.

 

BPHN Luncurkan Buku Panduan Penyusunan Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum

 

Dalam kegiatan Online Briefing tersebut BPHN juga meluncurkan buku Panduan Penyusunan Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum, yakni sebuah pedoman bagi Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Hukum dalam mendokumentasikan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan untuk keperluan penilaian angka kredit sehingga terdapat keseragaman dari segi kualitas serta memudahkan tata laksana pendokumentasian.

 

Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto mengatakan, selaku instansi pembina bagi JF Penyuluh Hukum, BPHN memiliki tanggung jawab melakukan penyusunan regulasi di bidang penyuluhan hukum, pengembangan kompetensi, dan pembinaan JF Penyuluh Hukum. Peluncuran buku panduan ini merupakan salah satu upaya pembinaan yang mana dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan pendokumentasian hasil kegiatan sebagaimana diatur lewat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

 

 

 

Berdasarkan hasil evaluasi, BPHN menemukan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan tugas sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan tanpa berkoordinasi dengan pimpinan, serta penyusunan laporan kegiatan yang sebatas mengejar syarat pemenuhan angka kredit. Sebagai contoh, ditemukan kegiatan penyuluhan hukum yang seharusnya diperuntukkan bagi JF Penyuluh Hukum Pertama tetapi dilaksanakan oleh JF Penyuluh Hukum Madya. Padahal JF Penyuluh Hukum Madya tidak lagi melaksanakan kegiatan ‘lapangan’ melainkan lebih kepada kajian kebijakan maupun konsep.

 

“Mari sama-sama berangkat pada aturan yang benar. Tidak lagi sekedar mencari angka kredit, tetapi apa yang bisa kita perbuat untuk negara, apa yang bisa kita berikan untuk pemerintah, apa yang bisa kita tunjukan ke masyarakat. Tunjukkan prestasi, berani berkata benar dan hati-hati dalam bertindak. Saat ini, ada kecenderungan masyarakat mudah terprovokasi. JF Penyuluh Hukum berani harus tampil di depan, meluruskan dan sampaikan informasi yang benar. Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat akan menciptakan budaya hukum. Tolok ukurnya masyarakat menjadi tertib, taat dan patuh terhadap hukum,” terang Kepala BPHN.

 

Pembagian Wilayah Kerja Penilaian Angka Kredit

 

BPHN saat ini telah melakukan pembinaan terhadap 451 JF Penyuluh Hukum dari hasil inpassing sebanyak empat kali. Jumlah tersebut belum ditambahkan dari hasil inpassing tahun 2019 dan penyetaraan tahun ini dengan jenjang pangkat mulai dari Penyuluh Hukum Ahli Pertama hingga Penyuluh Hukum Ahli Madya. BPHN juga berencana membuka untuk jenjang Penyuluh Hukum Ahli Utama namun masih menunggu beberapa ketentuan. Melihat jumlah JF Penyuluh Hukum yang mengalami peningkatan dari segi tren, diperlukan upaya strategis untuk memastikan kualitas JF Penyuluh Hukum, yakni dengan pembagian wilayah kerja penilaian angka kredit.

 

“Penilaian angka kredit terbagi menjadi enam wilayah kerja yang selanjutnya menjadi Tim Pembina Wilayah Kerja dalam rangka pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan sehingga tujuan mewujudkan penyuluh hukum yang profesional dan berkualitas dapat terlaksana dengan baik,” kata Kepala BPHN.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Kartiko Nurintias mengatakan, dibentuknya wilayah kerja akan memudahkan koordinasi bagi JF Penyuluh Hukum yang mengajukan penilaian angka kredit. Selain itu, pembagian wilayah kerja ini, diharapkan akan menciptakan perencanaan yang matang terhadap pembinaan JF Penyuluh Hukum baik di pusat ataupun di daerah. Di samping itu, tim penilai ini bekerja selama satu periode, yakni tiga tahun dan tidak seperti sebelumnya yang mana setiap tahun berganti formasi.

 

“Saya mengharapkan Tim Penilai Angka Kredit solid, berkualitas dan punya kompetensi handal. Tim Penilai harus profesional, menjadi contoh dan integritasnya dipertaruhkan,” kata Kartiko. Pembagian wilayah kerja menjadi pintu masuk pola pembinaan yang berkesinambungan, sehingga pimpinan baik di pusat maupun di daerah bisa memonitor kegiatan yang dilaksanakan oleh JF Penyuluh Hukum, kata Kartiko. ***(RA)