Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Rapat Koordinasi Pengangkatan dan Penempatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Hasil Inpassing Tahun 2019 diselenggarakan di Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dengan dipimpin oleh Kepala Bagian Mutasi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan dihadiri oleh seluruh Kepala Bagian Kepegawaian Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Rapat koordinasi tersebut membahas tentang penetapan kebutuhan formasi dan kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Penyuluh Hukum mencoba menyamakan persepsi seluruh Unit Eselon I terkait Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan karakteristik sebagai Jabatan Fungsional Terbuka dan dimaknai bahwa Penyuluh Hukum idealnya dapat tumbuh dan berkembang dimanapun ia ditugaskan selama tugas dan fungsi organisasi memiliki kesesuaian dengan karakteristik Penyuluh Hukum.

Hal tersebut diamini oleh beberapa Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI diantaranya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, BPSDM Hukum dan HAM RI, Balitbang Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - Undangan.

Sementara untuk Direktorat Jenderal Imigrasi masih memerlukan waktu untuk mengkaji terlebih dahulu sebelum memutuskan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebab dikhawatirkan terdapat irisan pekerjaan / butir kegiatan dalam fungsi penyebarluasan informasi yang juga dimiliki oleh Analis Keimigrasian.

Terakhir, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa untuk saat ini lebih dibutuhkan Jabatan Fungsional Auditor mengingat Inspektorat Jenderal menjadi penyelenggara funsgi pengawasan dan pendampingan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.