Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum




lsc.bphn.go.id – Jakarta. Di tengah isu penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintahan, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum selaku Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum menerima konsultasi seputar Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dulu dikenal dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).


Dalam kesempatan tersebut hadir mewakili BP2MI Dewi Ariani, SH Kasubbag Penyuluhan Hukum dan  Dinna Dwi Pangestuti, Kasubag Bantuan Hukum, diterima langsung oleh Kepala Bidang Penyuluhan Hukum M. Ramdan, Kasubid Pengembangan Rachmat Abdillah, serta Penyuluh Hukum Ahli Madya Supriyatno, Jawardi dan Heru Wahyono.


Dalam kesempatan tersebut M. Ramdan menyampaikan Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Dirinya menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1, Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang penyuluhan hukum.  


Secara kebutuhan jumlah penyuluh hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2018 masih dibutuhkan jumlah yang signifikan mengingat jumlah penyuluh hukum yang eksis saat ini. Selain itu, butir kegiatan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum cukup banyak. Apalagi mengingat perkembangan zaman saat ini, begitu banyak pengembangan kegiatan penyuluhan hukum yang dapat dilakukan seperti pembuatan film pendek, film documenter, stand up comedy, dongeng penyuluhan hukum serta masih banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan ketika menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.


“Sangat menarik ya”, ungkap Dewi Ariani setelah mendengarkan penjelasan seputar kegiatan penyuluhan hukum. "Apalagi konten-konten yang tadi kita lihat di Aplikasi Legal Smart Channel dan Youtube BPHNTV OFFICIAL", sambungnya. Sepertinya setelah ini saya akan mantap melangkah untuk menjabat sebagai Fungsional Penyuluh Hukum, tutupnya. ***(RA)