Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Jakarta- Salah satu ciri dari Good Governance (tata pemerintah yang baik) adalah transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga diketahui oleh masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Karenanya, pada hari Kamis (30/01/2020), Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Pusluhbankum) mengadakan pertemuan dengan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum (Pus AE) di ruang rapat Pus AE dengan dihadiri Kepala Pus AE Liestiarini Wulandari, Pejabat Administrator Pusluhbankum Muhamad Ramdan, Gunawan, dan Arfan Faiz Muhlizi, Pejabat Administrator Pus AE Sukesti, Aisyah Lailiah, Apri Listiyanto, Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum pada Pusluhbankum.

Pertemuan dilaksanakan untuk menjalin kerja sama antara Pusluhbankum dan Pus AE. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pus AE menghasilkan rekomendasi apakah suatu Peraturan Perundang-undangan (PUU) itu tetap, dicabut atau diubah. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan tools (pedoman analisis dan evaluasi 6 dimensi) yang salah satu dimensinya menilai efektivitas pelaksanaan PUU dengan indikator budaya hukum masyarakat. Hasil inilah yang dapat dijadikan bahan bagi materi penyuluhan hukum terpadu ke depannya.

Diharapkan Pusluhbankum dapat memanfaatkan hasil analis dan evaluasi tersebut dalam melakukan penyuluhan hukum baik kepada aparatur maupun masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pengaturan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum, berdasarkan dari hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Liestiarini Wulandari, SH., MH. menyampaikan bahwa kerja sama antara Pus AE dan Pusluhbankum harus dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan kegiatan penyuluhan hukum yang sesuai dengan kebutuhan audience, khususnya audience pada Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat.

Sementara itu, Gunawan, SH., MH. mengatakan bahwa Pusluhbankum akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan penyuluhan hukum yang lebih baik, termasuk salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan seluruh pusat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.