Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id – Jakarta. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham menghadiri rapat bersama Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDTT & Transmigrasi yang didukung oleh The Asia Foundation pada hari Kamis, 23 Januari 2020 di Gedung The Asia Foundation, Jakarta Selatan dalam rangka membahas tentang Sinergi Program Implementasi Desa Sadar Hukum dengan Desa Damai antara Kementerian Desa, PDTT & Transmigrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Mohammad Yunus Affan, M. Ramdan Kepala Bidang Penyuluhan Hukum Gunawan Kepala Bidang Pembudayaan Hukum serta jajarannya di Lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta  Rino Subagyo Chief of Party MAJu The Asia Foundation,  Bito Wikantosa Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendesa PDTT dan Sri Wahyuni Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial, Kementerian Desa, PDTT serta jajarannya.
Mohammad Yunus Affan menjelaskan bahwa BPHN dalam hal ini Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum telah membina dan meresmikan 5.744 Desa Sadar Hukum sejak tahun 1993. Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 524 Organisasi Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah lolos verifikasi dan akreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM yang didalamnya terdapat 4.300 advokat dan 3.957 paralegal dan juga menjadi instansi Pembina teknis dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebanyak 374 Penyuluh Hukum. Nantinya Baik Advokat, Paralegal dan Penyuluh Hukum dapat berperan aktif dalam melakukan pembinaan bagi cikal bakal Desa Damai.
Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendesa PDTT, Bapak Bito Wikantosa menyampaikan bahwa
“Konsep Desa Damai merupakan penyelenggaraan Desa yag mengutamakan perdamaian dan keadilan sosial dalam pembangunan Desa yang diwujudkan dengan cara memperkuat ketahanan sosial masyarakat Desa”. Desa Damai ini bertujuan untuk pengelolaan dana desa yang jumlahnya cukup besar menjadi lebih real dan terarah. Beliau juga menyampaikan bahwa konsep Desa Damai sangat terinspirasi oleh Desa Sadar Hukum yang ada saat ini.
Yunus Affan menutup pertemuan tersebut dengan harapan bahwa sinergitas ini dapat segera di laksanakan, oleh karena itu dalam rapat tersebut sudah disusun agenda kerja serta timeline kegiatan demi kelancaran seluruh kegiatannnya. (BS/RA)