Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



 

Lsc.bphn.go.id – Samarinda. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Audy Murfi M.Z. S.H.,M.H. menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Antar Instansi Terkait Program Pembinaan Hukum yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (2/10). Kegiatan yang di buka oleh Marcelina Budiningish, S.Sos., M.Si Kepala Divisi Pemasyarakatan ini dimaksudkan dalam rangka evaluasi pengelolaan program pembinaan hukum hukum di Kantor Wilayah, sebagaimana diketahui bahwa serapan anggaran program Pembinaan Hukum di Kantor Wilayah khususnya terkait program bantuan hukum masih jauh dari harapan.

 

Sekretaris BPHN memberikan arahan sekaligus memberikan paparan terkait realisasi anggaran program bantuan hukum kepada para Pejabat, Pelaksana serta Fungsional pengelola program bantuan hukum di Kantor Wilayah, Kepala Lembaga Pemasyaratan dan Rumah Tahanan, serta Direktur/perwakilan PBH (pemberi bantauan hukum).

 

Dalam paparannya, Sekretaris BPHN juga menyampaikan arahan dari Kepala BPHN pentingnya Membangun Kesepahaman Kebijakan dan Sinergitas Program bantuan Hukum hukum di Kantor wilayah, PBH dengan kantor wilayah harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam hal pengajuan reimbursement bantuan hukum, begitupun antara Divisi Pelayanan Hukum dengan Divisi Administrasi dalam hal proses pencairan anggaran bantuan hukum. Saat ini BPHN terus melakukan langkah-langkah serta strategi untuk mendorongan PBH untuk mengoptimalkan anggaran bantuan hukum serta kantor wilayah untuk mempercepat proses pencairan anggaran bantuan hukum.

 

Strategi yang harus dilakukan diantaranya :

 

1.       mendorong PBH dalam menyampaikan permohonan dan pencairan anggaran bantuan hukum agar tidak ditumpuk, untuk Litigasi PBH menyampaikan permohonan dan pencairan anggaran berdasakan tahapan Litigasi yang sudah selesai

 

2.       optimalisasi peran Penyuluh Hukum untuk bersinergi dengan PBH dalam kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

 

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan hukum. Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara Bantuan Hukum, dalam hal ini  BPHN yang menyelenggarakan program Bantuan Hukum, perlu memastikan agar program Bantuan Hukum berjalan dengan baik dan sesuai asas serta tujuan yang ingin dicapai. Bukan hanya dari segi realisasi anggaran tetapi juga BPHN mempunyai kewajiban untuk memastikan penyelenggaraan bantuan Hukum dilaksanakan sesuai ketentuan baik secara administrasi keuangan maupun dari segi pelayanan hukumnya.

 

Oleh karena itu dalam rangka memastikan itu semua, BPHN selalu panitia pengawas pusat serta Kantor Wilayah selaku panitia pengawas daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi dengan cara bertemu dan melakukan wawancara penerima bantuan hukum di Rumah Tanahan Samarinda. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas layanan bantuan hukum yg diberikan PBH.