Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



 

 

Bogor, BPHN.go.id – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI tengah menyempurnakan sejumlah regulasi dan pedoman pelaksanaan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Upaya pembaruan ini diambil melihat perkembangan dan tantangan para Penyuluh Hukum di lapangan.

Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Prof R Benny Riyanto menjelaskan, JF Penyuluh Hukum memiliki peran yang kian sentral belakangan ini salah satunya untuk meluruskan kekeliruan pemahaman masyarakat mengenai regulasi baik yang masih berupa rancangan peraturan maupun yang sudah disahkan atau diundangkan sebagai Undang-Undang. BPHN mengemban tanggung jawab penuh dan menjamin JF Penyuluh Hukum cakap untuk menjelaskan dan meluruskan persepsi masyarakat yang tidak pas dalam memahami peraturan perundang-undangan.

“Ada beban moral bagi JF Penyuluh Hukum ketika pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan baik masih dalam tahap pembahasan ataupun yang telah diundangkan sebagai Undang-Undang melebar jauh dari substansi utuh yang dimaksud. BPHN melalui para JFT Penyuluh Hukum di seluruh Indonesia berupaya seoptimal mungkin untuk meluruskan pemahaman ini agar tidak terjadi opini yang tidak sesuai dari apa yang disusun oleh pemerintah bersama DPR,” kata Prof R Benny, Rabu (25/9) di Sentul – Bogor Jawa Barat.

Dalam Rapat Terbatas Konsinyering Penyuluh Hukum Tahun 2019, Kepala BPHN juga mengatakan, JF Penyuluh Hukum dituntut menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan terutama yang menjadi perhatian publik. Namun, Kepala BPHN mengingatkan agar JF Penyuluh Hukum jangan sampai mengaburkan pemahaman masyarakat lantaran tidak memiliki bahan kajian yang mendalam, akurat dan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Ambil contoh, beberapa waktu belakangan masyarakat sangat memperhatikan setiap detil perkembangan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) seperti RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Pemasyarakatan, dan lain-lain lantaran berkembang isu dan pemahaman yang melebar dari substansi yang diatur.

“Namun meski sangat hati-hati dalam mensosialisasikan substansi dan arah pengaturan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU). Jangan sampai informasi yang disampaikan itu menjadi bias sehingga publik semakin bingung harus mempercayai informasi dari mana. Mesti dicatat, JF Penyuluh Hukum merupakan bagian dari pemerintah sehingga setiap pernyataan dan ucapan dianggap sebagai pernyataan resmi dari pemerintah,” kata Prof R. Benny mengingatkan.

Salah satu upaya memperkuat peran JFT Penyuluh Hukum ke depan, BPHN saat ini intens menyelesaikan sejumlah regulasi dan pedoman teknis JF Penyuluh Hukum. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, M Yunnus Affan mengatakan, ada empat regulasi dan pedoman teknis, berupa: Kesatu, Penguatan Standar Kompetensi Penyuluh Hukum; Kedua, Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) tentang Pedoman Karir Penyuluh Hukum; Ketiga, Penyusunan Surat Edaran (SE) tentang Tata Laksana Kepenyuluhan Hukum; dan Keempat, Penyusunan Buku Kompilasi Peraturan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Tujuan penyusunan regulasi maupun pedoman diatas merupakan untuk pemenuhan kebutuhan Penyuluh Hukum, sebagai pedoman bagi Penyuluh Hukum dengan tetap mengacu kepada Permenpan RB No. 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya sehingga menghasilkan output dan/atau outcome yang maksimal dan sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi saat ini,” kata Yunnus Affan. (NNP)