Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id - Malang. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI turun tangan dalam aksi pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara, dan Provinsi Jawa Timur. Para Penyuluh Hukum yang bertugas di BPHN diterjukan untuk melakukan kegiatan kontra radikalisasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan di tiga provinsi dimaksud. “Kegiatan Kontra radikalisasi ini merupakan sinergitas antar Kementerian/Lembaga (K/L) melalui Program Penanggulangan Terorisme yang dikoordinatori oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kegiatan ini merupakan pendahuluan agar pelaksanaan secara serentak di tahun 2021 dapat lebih optimal,” kata Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kartiko Nurintias, saat berkunjung ke Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7) dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu, kerjasama antara BPHN dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Program Penanggulangan Terorisme melibatkan puluhan Kementerian/Lembaga lain termasuk BPHN sebagai upaya melakukan dalam pencegahan tindak pidana terorisme yang dimandatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Melalui peran Penyuluh Hukum, kata Kartiko, diharapkan upaya kontra radikalisasi efektif menghentikan penyebaran paham radikal. Kontra radikalisasi sendiri merupakan proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Kontra radikalisasi sebagaimana diatur Pasal 43C UU Nomor 5 Tahun 2018, dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Penyuluh Hukum, lanjut Kartiko, diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra idelogi sehingga informasi ini semakin masif tersebar di internet. “Sementara itu kontra radikalisasi secara langsung penting dilakukan khususnnya melalui peran Penyuluh Hukum ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dihuni oleh narapidana terorisme (Napiter),” kata Kartiko. Dalam kesempatan itu, Kasi Bimkemas Lapas Kelas I Surabaya (Lapas Porong), Bambang Sugianto menjelaskan selama ini Lapas terus melakukan pencegahan penyebaran paham radikalisme. Pasalnya, kata Bambang, salah satu keberhasilan mencegah penyebaran paham radikalisme salah satunya dimulai dari Lapas. Makanya, di Lapas Porong sendiri rutin melakukan sosialisasi mengenai wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, hingga wawasan sosial poltik. Lapas Porong juga tanggap dengan melakukan pencegahan lainnya dengan melakukan deteksi dini terhadap paham radikalisme. Sebagai informasi, total Napiter di Indonesia berjumlah 524 orang. Mereka tersebar di 88 Lapas se-Indonesia, di mana 13 orang diantaranya adalah Napiter wanita dan dua orang Napiter kategori anak. Di Provinsi Jawa Timur, kata Bambang, data per Juli 2020, menunjukkan ada 21 orang Napiter yang tersebar di 12 Lapas. Napiter terbanyak di Provinsi Jawa Timur sendiri ditempatkan di Lapas Porong yang berjumlah 7 orang Napiter. “Penampilan seseorang bukan tanda berpaham radikalisme terorisme seperti celana cingkrang dan jenggot atau perempuan bercadar. Pikiran dan perilaku yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi, seperti misalnya senang mengkafirkan pemerintah karena dianggap tidak menegakkan syariat Islam. Maka jelas orang itu radikal dan kemungkinan bergabung dengan kelompok ekstrimis,” sebut Bambang. Selain kontra radikalisasi, upaca pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi. Penyuluh Hukum Ahli Madya pada BPHN, Yuliawiranti menjelaskan deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, Napiter, mantan Napiter, bahkan terhadap orang atau kelompok yang sudah tepapar paham radikal terorisme. Berbeda dengan kontra radikalisasi, deradikalisasi punya titik tekan kepada upaya sistematis untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. “Pendekatan deradikalisasi dimulai dari re-edukasi (memberikan pencerahan), rehabilitasi (pembinaan kemandirian lewat keterampilan dan keahlian), resosialisasi (penanaman nilai-nilai kebangsaan), dan reintegrasi (pembentukan nilai-nilai dan norma baru sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan),” kata Yulia.