Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Aldry Perdana

    Apakah konsekuensi Hukum bagi Direksi anak Perusahaan BUMN yang ketika Masa Jabatannya telah habis, namun belum diadakan RUPS tentang Pengangkatan Kembali atau diangkatnya Direksi yg baru, tetapi Direksi tersebut masih menjalankan tugas dan wewenangnya, lalu apakah anak perusahaan BUMN termasuk perusahaan BUMN?

  • Dijawab Oleh -

    Di jawab oleh Heny Andayani (Penyuluh Hukum BPHN) Terima Kasih atas pertanyaan Saudara. Terkait pertanyaan saudara terhadap konsekuensi hukum bagi direksi anak perusahaan BUMN yang ketika masa Jabatannya telah habis namun belum diadakan RUPS tentang pengangkatan kembali atau diangkatnya Direksi yang baru, dan Direksi tersebut masih menjalankan tugas dan wewenangnya. Bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas, sehingga mengingat perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan memiliki harta kekayaan serta kewenangan yang terpisah dari para pengurusnya, jika direksi maupun komisaris suatu perseroan terbatas (PT) sudah berakhir masa jabatannya berdasarkan anggaran dasar (AD) PT bersangkutan, maka ia secepatnya wajib disahkan segera tindakan hukumnya dan diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya oleh RUPS. Bila tindakan direksi maupun komisaris ketika secara yuridis formil ia tidak lagi sebagai pejabat pengurus berdasarkan AD PT, karena masa jabatannya berakhir, dan atas tindakan tersebut tidak disahkan RUPS untuk menjadi mengikat dan mengatasnamakan PT, maka segala tindakan yang bersangkutan menjadi mengikat pribadi mereka sebagai subjek hukum pribadi secara tanggung renteng hingga harta kekayaan pribadi mereka. Sementara bagi pihak ketiga yang melakukan suatu perikatan perdata atau hubungan hukum terhadap pengurus yang semestinya tidak lagi menjabat karena berakhirnya masa jabatan mereka, bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik sehingga ia tidak dapat menuntut pelunasan ataupun perikatan dan prestasi dari PT, karena susunan direksi dan komisaris yang masih berwenang terdaftar dalam “data PT” yang dapat dimohonkan baik secra manual maupun secara online kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dengan mengajukan surat permohonan data perseroan dengan membayar sejumlah PNBP. Secara umum, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diantaranya: Pasal 94 UU: 1. Anggota direksi diangkat oleh RUPS. 2. Untuk pertamakali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b. 3. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. 4. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi. 5. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. 6. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutpnya RUPS. 7. Dalam hal terjadi pengangkatan ,penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. 8. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pasal 111: 1. Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. 2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam apsal 8 ayat (2) huruf b. 3. Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. 4. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris. 5. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut. 6. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Pertanyaan kedua yang menanyakan apakah anak perusahaan BUMN termasuk BUMN. Bahwa pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa yang disebut BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung. Kemudian Pasal 1 angka 2 UU BUMN0, yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Adapun pengertian mengenai anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No.3 tahun 2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Dengan demikian, menjawab pertanyaan saudara, berdasarkan uraian diatas kiranya jelas bahwa anak perusahaan BUMN (termasuk BUMN persero) tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara tetapi oleh BUMN. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.