Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Sasya

    Mohon informasinya, suami saya karyawan programming di sebuah PT. A selama 2 tahun lebih dan skrg sudah tidak bekerja di PT. tersebut. Sebelumnya tidak ada surat pengangkatan dan penghentiannya pun dengan cara tidak digaji. sekarang PT. tsb menggugat suami saya untuk membayar ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum yg nilainya sangat tidak masuk akal dan menuntut untuk menyita rumah tinggal kami satu"-nya yg masih menyicil. Solusi apa yg bisa kami lakukan? Terima kasih

  • Dijawab Oleh -

    Konsultasi Hukum di Jawab Oleh: Hasanudin, S.H., M.H. (penyuluh hukum BPHN) Terima kasih atas pertanyaannya : A. Fakta Hukum : 1. Seorang karyawan programming di PT. A, masa kerja 2 tahun lebih, tetapi sekarang sudah tidak kerja lagi; 2. Saat masih aktif tidak ada surat pengangkatan dan sekarang ini diberhentikan dengan tidak digaji; 3. Masalah kemudian muncul dan keluar gugatan perusahaan untuk membayar ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum; 4. Adapun nilai gugatan tidak masuk akal, yaitu sita rumah padahal rumah tinggal hanya satu dan masih cicil; 5. Pemohon adalah isteri dari karyawan yang diberhentikan. B. Fakta yang tidak terungkap : 1. pemohon tidak memberikan informasi terkait : 2. perjanjian kerja suaminya dengan PT. A 3. dugaan pelanggaran yang dilakukan suaminya Bila melihat kasusnya, perkara yang sedang terjadi antara suami pemohon dengan PT. A adalah perkara menyangkut sengketa perburuhan dan gugatan perdata. 1. Dalam sengketa perburuhan : Perlu diketahui, masalah perburuhan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU ini diatur perihal ; hubungan kerja, pengupahan, pelanggaran, hubungan industrial, serikat pekerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, lembaga penyelesaian permasalahan perburuhan, pemutusan hubungan kerja, penyidikan, dan ketentuan pidana. Terhadap kasus suami ibu, kami berpendapat pengangkatan seseorang menjadi karyawan harus didasarkan pada hubungan kerja. Apakah itu melalui perjanjian kerja baik secara lisan maupun tulisan dan perjanjian kerja yang disyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat pasal 51 (1) dan (2)), hal tersebut dinamakan dengan hubungan kerja. Sementara kita ketahui, hubungan kerja yang dibuat dalam perjanjian diatur dalam pasal 52 sampai dengan 60. Dan suatu jika kondisi mengharuskan mengakhiri hubungan kerja maka perlu dilihat kembali pasal 61. Jika salah satu pihak (misal perusahaan) mengakhiri hubungan kerja sebelum waktunya, maka sesuai pasal 62 dikenakan kewajiban membayar ganti rugi. Terkait dengan pengangkatan, di dalam pasal 63 ada ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal perjanjian kerja yang dibuat dalam waktu tidak tertentu dan dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Apakah kasus suami ibu dalam konteks seperti ini, maka kemudian agar tidak terjadi kesalahpahaman, sebaiknya kedua belah pihak baiknya duduk bersama dan melihat aturan yang berlaku. Terkait masalah yang timbul dan memunculkan gugatan, sebaiknya ada komitmen untuk bisa me-review kembali apakah yang mendasari terjadinya gugatan. Jika memang cara ini dianggap salah satu pihak harus dilakukan, maka pihak yang digugat punya hak untuk mendapatkan pendampingan, apakah melalui mekanisme mediasi atau dapat juga dilakukan secara musyawarah dan mufakat. UU Ketenagakerjaan menjamin penyelesaian permasalahan perburuhan/ketenagakerjaan dengan cara musyawarah dan mufakat (lihat pasal 136 ayat (1) dan (2)). Jika belum mencapai titik temu, baik pihak penggugat maupun tergugat bisa menempuh cara lain yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melalui mekanisme lembaga penyelesaian permasalahan perburuhan. Jika menilik kasus suami ibu yang diberhentikan perusahaan tempat dimana ia bekerja, perlu kembali dilihat dengan seksama. Karena pemutusan hubungan kerja harus melalui mekanisme sebagaimana disebut dalam pasal 151 ayat (2) ada kewajiban merundingkan dengan serikat pekerja atau dengan suami ibu sendiri jika tidak punya serikat pekerja. Dalam hal ini apakah serikat pekerja perusahaan atau suami ibu sudah duduk bersama sebelumnya ? Dan hasil keputusannya perlu disampaikan kepada lembaga penyelesaian permasalahan perburuhan untuk kemudian dilakukan penetapan setelah sebelumnya disampaikan alasan yang mendasari pemutusan hubungan kerja. 2. Dalam hubungan keperdataan Dalam hukum perdata, ketika seseorang mengikatkan diri kepada pihak lain dalam hal pemberian pekerjaan atau yang berhubungan dengan hak dan kewajiban lainnya, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, hubungan perikatan antara suami pemohon dengan PT. A merupakan hubungan yang hukum yang diikat dengan pasal perjanjian. Dan tentunya perjanjian tersebut menjadi payung hukum kedua belah pihak, sebelum mengikatkan diri, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian (lihat 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian) . menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu : 1. Kesepakatan kedua belah pihak (Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis), 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya), 3. Obyek (Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas) Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif), dan 4. Kausa yang halal (Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum) Kesimpulan pasal 1320 terhadap kasus suami pemohon adalah : bahwa suami pemohon dan PT. A secara hukum dapat diduga ada kemungkinan telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja, perjanjian ini tentunya telah dibuat, dibaca dengan seksama dan ditandatangani sebagai payung hukum dalam hal pelaksanaan kerja dimana satu dan lainnya saling menguntungkan. Didalamnya tentu terdapat klausul masing-masing hak dan kewajiban para pihak, kemudian hal-hal yang dilarang, pengenaan sanksi kedua belah pihak dan tempat penyelesaian masalah yang disepakati, misal pengadilan atau mediator dan lainnya tergantung kesepakatan. Terhadap fakta hukum adanya perjanjian ini, dimohon kepada pemohon konsultasi agar kembali mengecek isi perjanjian kerja tersebut. Dilihat dan diteliti kembali apakah sudah sesuai atau tidak, apakah suami pemohon memegang salinan perjanjiannya ataukah sudah dicek kembali penyelesaian sengketa masalah yang dihadapi sebelum masuki ranah pengadilan. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kesalahpahaman pemaknaan perjanjian diluar kasus/masalah yang tengah dihadapi para pihak. Sementara jika melihat Pasal 1338 ayat 1 mengatakan, “semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dengan kata lain perjanjian adalah payung hukum bagi para pihak terkait hak dan kewajiban juga penyelesaian masalah saat menjalani perjanjian. Dan perjanjian ini biasanya ada batas waktu/kedaluarsa. Selain itu perjanjian juga bisa dilakukan revisi/perubahan jika terdapat hal hal secara subtantif belum masuk dalam obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian, jika merunut pasal 1320 dan 1338 KUHP seharusnya permasalahan yang dihadapi oleh suami pemohon dan PT. A dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga terdapat penyelesaian (titik temu). Apabila tidak terjadi, maka dapat dilanjutkan penyelesaiannya melalui pengadilan. Anggapan rumah suami pemohon akan disita, bila dilihat dari hukum keperdataan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena pihak yang berwenang melakukan penyitaan adalah Pengadilan. Masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan penyitaan, termasuk di dalamnya proses perdamaian yang ditawarkan hakim dan persidangan jika kedua belah pihak memilih jalur pengadilan. Disana akan diuji dan dibuktikan siapa, apa dan bagaimana kasus berawal. Hakimlah yang akan menentukan siapa yang bersalah dengan dasar bukti dan pendapat hukum hakim yang dijamin undang-undang (baca undang-undang kekuasaan kehakiman). Demikian Jawaban saya semoga dapat bermanfaat.