Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • andre

    bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat dari berita bohong yang dipublikasikan di media sosial ?

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh : Fabian A.N.B, S.H. (Pe yuluh Hukum BPHN) Terima kasih atas pertanyaannya. Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Namun demikian kebebesan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Berita bohong yang disebarluaskan dan dibesar-besarkan seolah-olah informasi tersebut benar adanya, tentunya merugikan masyarakat dikarenakan berdampak luas terlebih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong perkembangan masayarakat menjadi masyarakat informasi. Publikasi Berita Bohong Penyebaran konten ke masyarakat sendiri selain melalui penyiaran tv dan radio juga dapat melalui satelit, media sosial, dan media daring/online). Anonimitas dari media online tidak bisa dipungkiri menyebabkan maraknya konten berita bohong di media sosial, dengan melempar isu-isu yg tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan sehingga kita tidak bisa lagi membedakan media yang kredibel dan yang tidak kredibel, informasi yang benar dan propaganda, yang fakta dan yang hanya pendapat orang, yang pada akhirnya membuat sesuatu yang faktual tidak dapat dipercaya. Dengan sifatnya yang tanpa batas, penyebaran berita bohong melalui media sosial dapat dengan mudah dan cepat dilakukan sehingga menyebabkan tingkat penetrasi dan peredaran informasi yang tidak benar ke berbagai kalangan menjadi kian sulit terbendung. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat melalui Legislasi Pemerintah mencoba melindungi masyarakat, dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilakukan dengan cara mengaturnya di dalam Peraturan Perundang-undangan serta penegakannya. Perlindungan Hukum bagi masayarakat terhadap berita bohong diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 UU ITE berbunyi : - ayat (1): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” - ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Pengertian Orang dalam pasal-pasal di atas terdapat dalam Penjelasan Pasal 1 angka 21, yakni: orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi masyarakat dalam terhadap berita bohong diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Perlindungan hukum terhadap masyarakat bahkan diatur menjadi kewajiban Pemerintah dengan cara mencegah penyebarluasan berita bohong dengan cara melakukan blokir atau pemutusan akses sebagaimana terdapat dalam: Pasal 40 ayat (2a) UU ITE yang berbunyi: Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang berbunyi: “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.” Penggunaan media sosial sebagai media publikasi membuat kita berasumsi bahwa perbuatan publikasi berita bohong tersebut diatur dalam UU ITE. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengatur perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong Pasal 14 KUHP berbunyi : - Ayat (1): “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” - Ayat (2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.” Pasal 15 KUHP berbunyi : “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.” Unsur barang siapa yang diatur oleh KUHP adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Berita Bohong melalui Penegakan Hukum. Penegakan hukum terhadap berita bohong, dilakukan oleh Kepolisian RI, dengan membentuk Divisi Cyber Crime, Bareskrim, Mabes Polri yang juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan beberapa instansi lainnya. Sebagaimana perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia di mana upaya penegakan hukum tidak saja hanya terfokus kepada pengguna media sosial, perusahaan penyedia aplikasi sosial dianggap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab khususnya terkait penyebaran berita bohong. Negara-negara Eropa sedang mewacanakan regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi media sosial atas penyebarluasan berita bohong melalui layanan aplikasi media sosial mereka. Saat ini, UU ITE belum secara spesifik mengatur dan merumuskan batasan tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi media sosial terkait berita bohong. Demikian Jawaban saya semoga dapat bermanfaat.