Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • mr.x

    Jika orang bekerja di online betting ada market indo. menjalankan nya di negara yang legal untuk berdiri perusahaan online betting tersebut. Ketika dia di indonesia adakah pelanggaran hukumnya?

  • Dijawab Oleh -

    Di jawab oleh Penyuluh Hukum ahli Madya : Heru Wahyono, SH.,MH Terimakasih atas pertanyaannya, Kalo kami mencoba memahami pertanyaan saudara, ada seseorang yang bekerja di perusahaan online betting dinegara yang melegalkan masalah online betting. Ketika dia di Indonesia adakah pelanggaran hukumnya? Sebelum menjawab kita perlu jelaskan online betting sbb: Kalo secara bahasa, online betting berarti taruhan di media online, biasanya melalui perjudian online, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang . Dari uraian diatas ada 2 hal: 1. Adalah taruhan (perjudian) dan 2. online (menggunakan teknologi Informasi). Kalo dilihat uraian diatas, unsur-unsur perjudianmasuk. Dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”): “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnyakemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.” Di pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah Dari pasal 303 diatas didapat bahwa unsur perjudian itu adalah: 1. Permainan 2. Mendapatkan untung tergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/terlatihnya pemain 3. Taruhan Sedangkan online betting masuk dalam kategori perjudian sebagaimana pasal 303 diatas melalui system online atau menggunakan teknologi informasi. Di Indonesia dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pada bab VII tentang “Perbuatan Yang Dilarang” Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (pasal 27 ayat (2) ini dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak ada perubahan) Mengenai ketentuan pidana untuk cyber crime perjudian terdapat pada Bab XI Pasal 45, yaitu: Ayat (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari uraian diatas, kami dapat menjawab pertanyaan saudara masalah “Ketika dia di Indonesia adakah pelanggaran hukumnya? Jawaban kami ketikadia di Indonesia kemudian dia melakukan online betting, maka akan terkena pasal 303 KUHP dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak duapuluh lima juta rupiah dan pasal 27 (2) UU No, 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. DaftarBacaan: 1. KitabUndang-UndangHukumPidana (Wetboek van Starfrecht) staatsblad No. 732 Tahun 1915. 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, disahkan pada tanggal 21 April 2008. 3. Onno W Purbo, KebangkitanNasionalKe-2 BerbasisTeknologiInformasi, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 8 Februari 2019 Terimakasih Semoga bermanfaat