Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



  • Erfitriani

    Saya seorang guru pns (44) tahun. Sejak bulan januari 2018 saya mengankat anak laki-laki dari adik kandung saya (adik laki-laki) sejak usia seminggu namun karena ketidaktahuan saya tentang prosedur pengankatan anak. Saya terlanjur mengurus akte anak dengan status anak kandung dan sudah masuk kedalam daftar gaji saya. Saya berencana mau merubah daftar gaji dari anak kandung menjadi anak angkat. Apa yang harus saya lakukan. Apa syarat perubahan akte tsb dan bagaimana klo ditinjau dari segi hukum islam dan hukum negara dgn status saya sebagai pns. Terimakasih atas jawabannya. Wassalam erfitriani.

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh: Sumarno, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya) Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Erfitriani terkait masalah yang dihadapi. Pengangkatan anak atau adopsi banyak dilakukan di masyarakat, terutama pada pasangan yang sudah lama menikah, namun belum mendapatkan keturunan. Namun demikian, proses pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan seseorang harus mengikuti ketentuan yang berlaku, hal ini dikarenakan dalam praktek di lapangan banyak terjadi proses pengangkatan anak/adopsi tidak dilakukan sesuai dengan syarat dan tata cara/proses dan ketentuan yang ada. Pengaturan masalah pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Berkaitan dengan tindakan yang telah Saudara lakukan adalah proses pengangkatan anak secara langsung yaitu proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terkait proses pengangkatan anak, sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada beberapa hal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu : Berdasarkan Pasal 39 menyebutkan bahwa : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya; Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat; Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Berdasarkan Pasal 40 disebutkan bahwa : Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya; Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, secara khusus mengatur masalah pengangkatan anak. Pasal 2 PP 54/2007 menyebutkan bahwa : Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 12 PP 54/2007 dinyatakan bahwa : (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus. (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 PP 54/2007 disebutkan : Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: sehat jasmani dan rohani; berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; beragama sama dengan agama calon anak angkat; berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; tidak merupakan pasangan sejenis; tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Beberapa ketentuan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, antara lain : Berdasarkan Pasal 22 Permensos tersebut disebutkan bahwa : (1) Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara : a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1); b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA; c. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota; d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi; e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan; f. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI. (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Selanjutnya, dikaitkan dengan hukum Islam, berkaitan dengan pengangkatan anak tertuang dalam Al-Qur’an Surat Al- Azhab ayat (4), (5) dan (40) yang menegaskan yang artinya : Ayat (4) yang artinya “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar“. Ayat (5) yang artinya “Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan memakai nama bapak-bapak meraka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang“. Ayat (40) yang artinya “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasullulah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu“. Selanjutnya, dalam surat al-Ahzab ayat 39 ditegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga mantan isteri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Berdasarkan rumusan ayat tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnyalah si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, sehingga oleh karena itu menurut hokum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga; Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya; Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat; Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tindakan yang telah Saudara lakukan dalam proses pengangkatan anak tersebut, saya melihat ada beberapa ketentuan hukum yang Saudara langgar, termasuk pembuatan akte kelahiran anak angkat tersebut. Untuk merubah akte kelahiran yang telah anda buat, syarat yang harus dilengkapi meliputi : Melampirkan kartu keluarga dimana anak itu terdaftar pada awalnya; Fotokopi KTP orangtua; Surat keterangan lahir dari rumah sakit/klinik atau bidan. Jika tidak ada menggunakan surat tanggungjawab mutlak data kelahiran (SPTJM). Selanjutnya diajukan ke di Dinas Sosial dan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang adopsi anak. Atas dasar penetapan Pengadilan, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baru bisa mengeluarkan akte kelahiran anak angkat tersebut. Dalam akte kelahiran terdapat keterangan yang menyebutkan kalau statusnya anak tersebut telah diadopsi, namun di akta kelahiran anak tersebut tetap tercantum nama kedua orangtua biologisnya. Agar Saudara memperoleh kepastian dalam mengurus akte kelahiran dan proses pengangkatan anak tersebut, sehingga di kemudian hari tidak terjadi masalah dengan kedudukan dan status anak angkat tersebut khususnya mengingat status Saudara selaku Pegawai Negeri Sipil, maka saya sarankan agar Saudara untuk mendatangi Dinas Sosial setempat guna menanyakan langkah-langkah yang seharusnya Saudara lakukan. Selain itu, Saudara perlu juga melaporkan kepada Bagian Kepegawaian tempat Saudara bertugas untuk melakukan perubahan data keluarga sebagai dasar pembayaran tunjangan keluarga, sehingga kedudukan anak angkat yang saat ini telah masuk dalam daftar gaji Saudara tidak menjadi masalah, karena saya yakin salah satu syarat pembayaran tunjangan anak harus dilengkapi dengan akta kelahiran dan status anak tersebut. Demikian, yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Kompilasi Hukum Islam Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey pada link berikut ini https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan yang telah kami berikan. Terimakasih