Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Fatku rohman

    Saya tahun 2019 bulan 2 sudah balik nama sertifikat rumah tetapi pbb di tahun 2020 yg baru kok masih atasnama pemilik lama,bagaimana mengatasinya apkah itu bermasalah.trimakasih

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Fathu Rohman kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang permasalahan PBB rumah yang masih atas nama pemilik lama. Tindakan anda untuk melakukan balik nama sertifikat rumah adalah tindakan yang tepat, karena setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) di depan PPAT, di saat itu pula hak sudah beralih dari penjual kepada Anda sebagai pembeli. Dengan telah dibuatnya Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah atas nama anda berarti anda telah memiliki bukti kepemilikan rumah yang sah. Sedangkan terkait surat PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan /SPPT PBB) adalah hal yang terpisah dengan sertifikat rumah, karena untuk PBB diurus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPPT diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. SPPT hanya menentukan bahwa atas objek pajak tersebut dibebankan hutang yang harus dibayarkan oleh subjeknya. SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Jadi sebenarnya tidak masalah jika nama di SPPT PBB masih nama pemilik lama, yang penting anda tetap membayar PBB nya. Namun ada baiknya SPPT PBB juga dibaliknamakan atas nama anda. Balik nama PBB adalah proses merubah nama subjek pajak yang tertera di SPPT PBB. Untuk melakukan balik nama SPPT PBB bukan hal yang sulit. Anda cukup membawa lampiran sertifikat dan AJB yang telah dibaliknamakan untuk mengajukan permohonan balik nama tersebut di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau sekarang ini dapat dilakukan di kantor Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Anda cukup mencari loket Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dan menyerahkan berbagai dokumen, diantaranya adalah : Mengisi formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir yang sudah lunas Membawa bukti bukti pembayaran SPPT PBB dari tahun 1993 hingga saat ini Fotocopy sertifikat tanah Fotocopy Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk info lebih lengkap terkait hal tersebut, silahkan anda menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di Kecamatan tempat objek pajak itu berada. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum anda, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1985 sebagiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey pada link berikut ini https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan yang telah kami berikan. Terimakasih