Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Alfin

    Dimasa PSBB ini saya ada menerima surat dengan judul permintaan keterangan kedua untuk tanggal 14Mei, jika tidak agar konfirmasi ke nomor yg tertera atasnama penyidik pembantu. Sebelumnya sudah di surati untuk permintaan keterangan pertama tanggal 4 Mei, tapi saya hub nomor yang tertera tersebut dan bilang untulnd undur sampai PSBB selesai, tapi tetap disurari lg tuk permintaan keterangan kedua. Sedangkan PSBB sampai tgl 25Mei, apakah saya wajib hadir? Apa yang harus di lakukan untuk membalas surat tersebut? Apa saya akan menerima surat permintaan keterangan ketiga? Tertulis bahwa surat rujukan ini ada sehubungan sedang menangani perkara dugaan tundak pidana memproduksi sediaan farmasi atau kosmetika yang tidak sesuai dengan standart keamanan dan tidak adanya ijin edar. Maka kepolisian mengundang saya untuk memberikan keterangan.

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh: Setiyo Budi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya) Siapapun menghadapi panggilan polisi (dalam hal ini penyidik Polri) dalam rangka pemeriksaan pasti akan merasa cemas. Cemas karena takut terlibat, atau dipersulit dan lain-lain, namun secara psikologis memang kurang nyaman menerima panggilan entah sebagai saksi atau tersangka. Agar dapat “lebih nyaman” saat anda menerima panggilan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga rasa kurang nyaman itu berkurang. Yang pertama saat anda menerima panggilan, lihat segala informasi yang ada dalam panggilan: Lihat identitas yang dipanggil apakah itu benar identitas anda, untuk menghindarkan diri dari salah panggil Lihat status panggilan, status panggilan ada dua: sebagai Saksi atau Tersangka. Status ini harus jelas sehingga anda dapat menentukan dalam kapasitas apa anda dipanggil. Lihat dalam kasus apa anda dipanggil, sehingga anda dapat mempersiapkan informasi yang dibutuhkan dan memperhitungkan posisi anda anda dalam perkara tersebut. Lihat kepada siapa anda harus memenuhi panggilan tersebut, tanggal berapa dan jam berapa. Bila penyidik menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi, anda dapat menghubungi penyidik tersebut sekaligus menanyakan gambaran kasus nya ataupun koordinasi lebih jauh bila anda menginginkan perubahan waktu atau hal-hal lainnya. Temui penyidik pada tempat dan waktu yang ditentukan, anda boleh ditemani kerabat atau siapapun untuk mendampingi anda selama anda menghadapi panggilan (bila anda merasa kurang PD). Kalau anda mau bawa pengacara akan lebih baik. Bila penyidik tidak ada saat anda menghadiri panggilan, jangan buru-buru pulang (karena nanti anda dianggap tidak memenuhi panggilan) sebaliknya anda dapat komplain ke atasan penyidik karena seharusnya penyidik sudah siap menerima anda di ruangan yang telah ditentukan sebagaimana dalam surat panggilan. Bila anda tidak dapat hadir karena suatu hal pada waktu yang telah ditentukan, koordinasikan dengan penyidik untuk meminta perubahan waktu (bisa per telepon), bila sakit anda dapat mengirim surat keterangan sakit dari dokter ke penyidik ( agar penyidik tahu dan dapat memperkirakan kapan akan memanggil anda lagi setelah anda sembuh). Polisi (penyidik) saat ini sudah lebih akomodatif dengan kesulitan macam itu.  Sesuai UU, anda “diberi kesempatan” untuk satu kali tidak hadir tanpa alasan, lebih dari itu, penyidik dapat menjemput anda dengan Surat perintah membawa. Berdasarkan Pasal 1 angka 26  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.   Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan MK 65/PUU-VIII/2010) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Jadi mengenai saudara akan menjadi saksi tentunya ikuti prosedur yang ada, jika pangilan pertama di undur maka ada pangilan ke dua dan seterusnya harus koporatif. Artinya kita harus ikuti alur hukum yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Disclaimer: Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan MK 65/PUU-VIII/2010) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey pada link berikut ini https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan yang telah kami berikan. Terimakasih