Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Bernadus Basa Kelen

    bagaimana jika kasus wanprestasi telah inkrah, namun tergugat tdk juga memenuhi AMAR putusan PN dan penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi, namun tergugat tdak memiliki harta kekayaan yang dapat dieksekusi. Apakah ada upaya hukum.lain yang bisa ditempuh penggugat terhadap tergugat agar dapat memenuhi prestasinya ?

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh: RS Habibi, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Sebelumnya kami Penyuluh Hukum pada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham mengucapkan terimakasih karena Anda telah menggunakan layanan konsultasi hukum di website/app www.lsc.bphn.go.id. Pertanyaan yang Saudara ajukan mengenai tergugat yang tidak menjalankan amar putusan pengadilan maka terlebih dahulu saya akan jelaskan mengenai bagaimana putusan perdata dapat dieksekusi. Putusan perdata memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Mengenai pelaksanaan putusan perdata, hal ini diatur dalam Reglemen Indonesia (HIR) Bab IX Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 s.d. Pasal 224. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut (Pasal 195 HIR) untuk menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.” Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR). Maka eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. Kemudian mengenai pertanyaan Anda yaitu namun tergugat tidak memiliki harta kekayaan yang dapat dieksekusi, apakah ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh penggugat? Dalam hukum acara perdata juga dikenal dengan istilah eksekusi yang tidak daat dilaksnakan/dijalankan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan). Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable) antara lain ditetapkan dalam hal : a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada b. Putusan bersifat deklaratoir c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga d. Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga Pada saat eksekusi ditetapkan oleh hakim dalam suatu penetapan menjadi non-executable, maka eksekusi berhenti setelah adanya penetapan non-executable tersebut. Namun demikian, pihak yang tidak puas dengan penetapan non-executable tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Demikian jawaban yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dalam menambah wawasan hukum saudara dan juga dapat menjadikan kita bersama untuk lebih taat dan sadar hukum, terimakasih. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara Allyuntuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1