Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Rizki h suharman

    Selamat malam, Saya ingin menanyakan perihal objek pajak yg tidak ada di letter C, apakah untuk case ini dapat diajukan untuk pendaftarannya? Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas kesempatan yg diberikan untuk bertanya pd forum ini. Untuk awalnya pd tahun 1996 ayah saya membeli tanah seluas 150m2 yg berdasarkan sppt an. Penjual. Tapi ketika akan diurus akta jual-beli, pihak kantor desa menolak dengan alasan bahwa objek tersebut tidak terdaftar di letter C. Yg akhirnya proses pembuatan AJB tersebut hanya terhenti di surat pernyataan jual beli tanah sebelum di aktekan (lengkap dgn ttd penjual,pembeli, saksi rt dan rw juga diketahui oleh kepala desa). Kondisi objek pajak : timur & utara berbatasan dgn tanah pengairan(selokan), selatan : tanah pdam, barat : jalan umum. ditahun 2004, ada pemutihan/pengkuran ulang objek pajak di wilayah tsb oleh petugas bpn, objek pajak diukur ulang dan ternyata luasnya 200m2. Sehingga ditahun 2005, SPPT tanah tersebut sudah berubah an. Ortu saya dengan luas 200m2. Dan sampai sekarang, kami tetap membayar pajak atas objek tersebut. Sesuai kronologis diatas, mohon pendapatnya dari para ahli , apakah dgn kondisi tersebut saya bisa mengurus surat2 atas tanah tersebut? Krn saat ini banyak sekali orang2/mafia tanah yg mulai berulah atas tanah tsb.. Terimakasih & mohon pendapatnya

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh : Sumarno, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Berkaitan dengan pertanyaan Sdr. Rizki H. Suharman, sebelumnya akan saya jelaskan tentang status tanah dengan istilah Letter C. Kepemilikan atas tanah di Indonesia biasanya diberikan secara turun-temurun. Pada zaman dulu pengaturan atas kepemilikan properti belum terlalu ketat pengaturannya. Maka itu muncul berbagai surat-surat tanah, salah satunya surat Letter C. Letter C merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada di kantor desa/kelurahan. Surat Letter C yang berbentuk buku ini sendiri fungsinya adalah sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada zaman kolonial. Namun pada masa kini, Letter C masih digunakan sebagai identitas kepemilikan tanah. Data-data tanah yang berada dalam Letter C ini sendiri seringkali kurang lengkap karena pemeriksaannya kurang teliti. Berdasarkan keterangan yang Saudara sampaikan, bahwa di tahun 2004 tanah orang tua Saudara telah dilakukan pemutihan dan pengukuran ulang, dan di tahun 2005 telah ada SPPT PBB terhadap tanah tersebut atas nama orang tua Saudara. Namun demikian, karena status tanah yang dimiliki oleh orang tua Saudara masih berstatus Letter C, maka Saudara perlu memahami bahwa ketentuan mengenai letter C sebagai bukti pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2/1962 mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa sifat yang dimiliki letter c adalah hanya sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat hak milik (SHM). Oleh karena itu, sesuai pertanyaan Saudara, tanah orang tua Saudara yang masih berstatus Letter C (dengan bukti adanya SPPT PBB atas nama orang tua Saudara) pada dasarnya dapat diurus menjadi Sertifikat Hak Milik. Berdasarkan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 atau UUPA (Undang Undang Pokok Agraria), seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat (termasuk juga tanah girik/Letter C) harus didaftarkan konversi haknya ke negara melalui Kantor Pertanahan setempat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur tentang syarat dan prosedur pendaftaran tanah. Adapun syarat dan prosedur pengurusan yang Saudara harus lakukan adalah sebagai berikut : Langkah pertama adalah pengurusan surat di Kantor Kelurahan atau Kantor Desa. Beberapa surat yang harus Anda urus yaitu: a. Surat Keterangan Tidak Sengketa, surat ini ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa setempat dan dihadiri oleh saksi-saksi yang biasanya adalah pejabat RT (Rukan Tetangga) dan RW (Rukan Warga) setempat, atau pada daerah yang tidak ada RT/RW akan dihadiri oleh tokoh adat setempat. b. Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang menceritakan riwayat penguasaan tanah dari masa awal hingga saat ini. c. Surat Keterangan Penguasaan Tanak Secara Sporadik yang berguna untuk memastikan bahwa pemohon menguasai bidang tanah tersebut. Surat ini dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh lurah atau kepala desa. Langkah kedua adalah pengurusan tanah girik menjadi sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI). Tahapannya yaitu: a. Mengajukan permohonan berkas di loket penerimaan dengan melampirkan dokumen berupa: 1). Asli girik atau fotokopi letter C 2) Asli ketiga surat-surat yang telah Anda urus di Kantor Kelurahan (poin 1) 3) Bukti-bukti peralihan (jika ada) tidak terputus sampai dengan pemohon sekarang 4) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) 5) Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan dengan disertakan bukti pembayaran 6) Surat kuasa jika memang pengurusan sertifikat tersebut dikuasakan 7) Surat pernyataan sudah memasang tanda batas 8) Dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan Undang Undang b. Setelah berkas permohonan lengkap, petugas Pertanahan akan melakukan pengukuran ke lokasi dengan bantuan pemohon atau kuasanya untuk menunjukkan batas-batas kekuasaan atas tanah tersebut. Pengukuran ini harus disertai dengan surat tugas pengukuran dari Kepala Kantor Pertanahan. c. Penerbitan Surat Ukur, surat yang berisi hasil pengukuran lokasi yang telah dicetak dan dipetakan di BPN (Badan Pertahanan Nasional) dan disahkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.. d. Pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah) yang wajib dilakukan karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan juga luas tanah. e. Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan sertifikat f. Jika sertifikat telah ditandatangani, maka sertifikat akan dinyatakan selesai dan pengambilan sertifikat dapat dilakukan melalui loket pengambilan Biasanya proses ini memakan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan jika tidak ada kekurangan syarat. Biaya pengurusan akan berbeda dan bergantung pada lokasi serta luas tanah. Demikian, yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Mohon kepada Saudara Rizki H, Suharman untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1