Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Eka N

    Sya adalah korban hamil d luar nikah.. Lalu anak tsb lahir hingga sekarang umur 2 thn... Laki" yg menghamili sya hanya janji ingin menikahi sya sampai anak nya lahir pun iya tidak ada tanggung jwab nya.. Menafkahi anak nya pun dri lahir sampai sekarang tidak sma sekali... Dia pun sudah pergi tnpa tnggung jwb.. Stelah itu laki" tsb sya hbungin tidak mau tnggung jwb smpai saat ini.. Dasar hukum apa yg bisa menjerat kesalahan dia pada hukum dunia? Kalo bisa penjarakn sja laki" tsb...

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh : Ardhi Yudha, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“KUHP”), jika kedua orang tersebut adalah orang dewasa dan melakukan hubungan seksual dengan kesadaran penuh dan atas dasar suka sama suka, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap laki-laki tersebut. Hal ini karena hubungan seksual yang dapat dipidana adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan anak yang belum berusia 18 tahun, [1]  perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya terikat dalam suatu perkawinan yang disebut dengan perzinaan sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak, [2]  dan hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau pemerkosaan. [3] Sayangnya anda kurang memberikan keterangan kepada kami soal berapa usia laki- laki dan anda sendiri sehingga kami dapat memberikan penjelasan lebih komprehensif. Jika keduanya telah dewasa, memang tidak ada alasan bagi anda untuk menuntut si pria. Jika perbuatan tersebut dilakukan dimana salah satu atau keduanya masih anak–anak, maka pelakunya dapat diancam pidana karena pencabulan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76D  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (“UU Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang- undang dengan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang  (“UU 17/2016”). Pasal 76D UU 35/2014 menyatakan : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.   Pasal 81 ayat (1) dan (2) Perpu 1/2016 menyatakan : 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. 5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. 7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. Sekedar diketahui, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. [4] Adapun hak anak yang lahir diluar perkawinan tetap ada kewajiban dari Bapak Biologisnya. Contoh kasus Machica Mochtar sempat mendapatkan harapan saat menang di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Walaupun Machica Mochtar harus terhempas dengan ditolaknya gugatan oleh Mahkamah Agung (MA). Perkawinan siri dengan orang kuat di era Orde Baru, Moerdiono tidak dianggap sama sekali oleh Negara yang mencoret dari daftar anak biologis dan anak sah Machica-Moerdiono. Berikut pertimbangan lengkap MA sebagaimana tertuang dalam putusan kasasi nomor 329 K/Ag/2014 halaman 16-18 yang didapat detikcom, Selasa (30/12/2014). Demikian dengan anak hasil hubungan mereka, MK memutuskan hak anak yang lahir diluar perkawinan tetap ada kewajiban dari Bapak Biologisnya. Dasar hukum: [1]  Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  sebagaimana telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dan diubah kedua kalinya dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  kemudian ditetapkan dengan   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang . [2]  Pasal 284 KUHP [3]  Pasal 285 KUHP [4]  Pasal 58  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1