Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Rico

    Salam Sejahtera... Apakah Perusahaan Non PMA dapat menggugat Perusahaan Lokal apabila terjadi ingkar janji dalam kontrak perjanjian kerja

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh : Supriyatno, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima Kasih Atas Pertanyaan yang Saudara Rico sampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional via Konsultasi Hukum Secara On-Line terkait dengan pertanyaan yang Saudara sampaikan yakni : “ Apakah Perusahaan Non PMA dapat menggugat Perusahaan Lokal apabila terjadi Ingkar Janji dalam Kontrak Perjanjian Kerja “. Dari pertanyaan Saudara (Rico)sampaikan, Saudara tidak menjelaskan bentuk atau jenis perusahaan yang dipertanyakan, namun baiklah Saya terlebih dahulu akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud Perusahaan : Pengertian Perusahaan, secara umum adalah bagian teknis dari kesatuan antara modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan atau jasa, sedangkan menurut para pakar diantaranya Abdul Kadir Muhammad adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka, sedangkan berdasarkan tinjauan hukum, istilah “Perusahaan”, mengacu pada pengertian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah “ badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan “. Terkait pertanyaan Saudara tentang Perusahaan Non PMA, di Indonesia terdapat berbagai bentuk dan jenis badan usaha yang keberdaannya di atur dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu: 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN), dan mengenai modal BUMN diatur dalam Pasal 4 yaitu : (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. kapitalisasi cadangan; c. sumber lainnya. (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 9 mengatur bentuk-bentuk BUMN, terdiri dari : Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum), yang maksud dan tujuan pembentukannya adalah (Pasal 2 ayat (1)) : 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 2) mengejar keuntungan; 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dasar hukum pembentuk BUMD diaatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 terakhir diubah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 177 menyebutkan bahwa daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengenai bentuk BUMD daitur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menyteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, yang menyebutkan bahwa bentuk Hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, dan BUMD yang berbentuk Perseoran Terbatas tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. 3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha dimana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta asing. Badan Usaha Milik Swasta meliputi : 1) PT (Perseroan Terbatas), PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. ( Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). 2) Firma, pendirian firma diatur dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma adalah suatu bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga berasal dari patungan para anggotanya. Persekutuan firma bukan merupakan badan hukum karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum. Seperti kita ketahui, salah satu syarat badan hukum adalah kekayaan perusahaan terpisah dengan kekayaan pribadi pemiliknya. Dalam firma, kekayaan pribadi para pemiliknya tidak terpisah dengan kekayaan perusahaan dan tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang firma. Pendirian Firma diatur dalam Pasal 22 KHUD dan pasal 23 dan 28 KUHD juga dijelaskan bahwa akta harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana akta tersebut dibuat dan kemudian akta wajib untuk diumumkan dalam Berita NKRI. 3) CV (Commanditaire Vennootschap) merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Proses Pendiriannya setara dengan pendiri PT, namun adanya pemisahan kekayaan. 4) Koperasi diatur dalam Undang-undang No, 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya berisi orang-orang yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Nah, orang-orang yang punya jiwa sosial tinggi banyak yang mendirikan badan usaha ini. Dengan asas gotong royong, keuntungan kegiatan koperasi akan dibagi rata ke seluruh anggota. Selanjutnya untuk lebih memahami lebih mendalam, saya akan coba menjelaskan mengenai Perusahaan Penanaman Modal Asing ( PMA). Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1967, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut, sedang pengertian Modal Asing ditentukan dalam Pasal 2 yaitu : a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Bidang – Bidang Usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu : a. pelabuhan-pelabuhan; b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; c. telekomunikasi; d. pelayaran; e. penerbangan; f. air minum; g. kereta api umum; h. pembangkitan tenaga atom; i. mass media Dan bidang-bidang usaha yang boleh dilaksanakan oleh Penananam Modal Asing ditentukan oleh Pemerintah, (Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1967) Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Kontrak Kerja yang dimaksud dengan pertanyaan Saudara terkait perjanjian kerja, berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No, 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Dan Pasal 51 ayat (1) nya menyebutkan bahwa “ hubungan kerja/kesepakatan dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis”. Maka, agar Perjanjian kerja dapat sah secara hukum, perjanjian yang haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kemampuan atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 huruf a UU Ketenagakerjaan adalah: “Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri”. Dari kedua ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan Saudara, adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pengertian Perusahaan Non PMA dan Lokal adalah Perusahaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dengan segala bentuk dan jenisnya. Selanjutnya bagaimana Jika Ingkar Janji … Dasar Hukum dapat dikatakan ingkar janji : 1. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” 2. Pasal 1266 KUHPer, berbunyi: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.” 3. Pasal 1267 KUHPerdata, berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara Rico untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1