Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Dawud Mauri Sidabungke

    Halo, saya ingin bertanya terkait data pribadi. 1. Apakah saat ini di Indonesia ada peraturan yg menjelaskan tentang kewajiban mengisi formulir offline / online berupa data pribadi (nama lengkap, nomor ktp, alamat, tanggal lahir dll) ketika membeli barang (misal: smartphone, mobil, dll) atau ketika mendaftar ke fasilitas tertentu (seperti: sekolah, tempat les, klinik, dll)? 2. Adakah aturan hukum tentang larangan mengisi formulir di atas tersebut dengan data yang tidak asli? Terima kasih.

  • Dijawab Oleh -

    Oleh : Giyanto. SH., MH (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Saudara penanya yang kami hormati; Berdasakan pertanyaan Saudara dapat kami jelaskan sebagai berikut: Bahwa, 1. peraturan yang menjelaskan tentang kewajiban mengisi formulir secara offline/online berupa data pribadi (nama lengkap, nomor ktp, alamat, tanggal lahir, ) ketika membeli barang missal smartphone, tidak ada kewajiban namun jika akan regestrasi nomor telepon pada smartphone Berdasar Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, masyarakat pengguna ponsel wajib melakukan pendaftaran ulang nomor ponsel dengan menyertakan data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan identitas dalam Kartu Keluarga (KK). Mobil Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (1) dan (2) (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. (2) Registrasi meliputi:a. registrasi Kendaraan Bermotor baru; b.registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik; c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor. Pasal 65 (1) Regristrasi kendaraan bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: regristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya; penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; penerbitan STNK dan TNKB. (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah di regristrasi pemilik diberi BPKB, STNK dan TNKB. Atau ketika disekolahan sebagai kelengkapan data anak status orang tua alamat, untuk keperluan komunikasi antara orang tua dan murid hal ini tentu seseuai peraturan disekolahan dimana anak didik sekolah, diklinik untuk keperluan data pasien maupun data kelluarga pasien sebagai penanggungjawab pasien atau keluarga pasien hal ini sesuai ketentuan poliklinik dimana pasien tersebut atau keluarganya mendafta sebagai pasien serta untuk keperluan asuransi kesehatan dan lain sebagainya. 2. laranagn memberi keterangan tidak asli sebagaimana ditur dalam KUHP Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 242 ayat 1, berbunyi : Barangsiapa dalam hal - hal yang menurut peraturan undang - undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun. Pasal 242 ayat 2, berbunyi : Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau sitersangka, maka sitersalah itu dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan bermanfaat