Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Budi

    Sy ingin gugat hak asuh anak, karna istri sy sdh seringkali melakukan perselingkuhan, lebih parahnya lagi istri sy menikah lagi sebelum akte cerai terbit dari pengadilan. Skr sy sdh resmi bercerai dengan terbitnya akte cerai. Setelah pisah rumah dan dalam proses sidang, istri sy sama sekali tidak menanyakan kabar dari anak2 melalui sy, menghubungi sy via tlp pun tidak. Sampai skr sy tidak tau dimana keberadaan mantan istri sy yg sudah menikah lagi dengan laki2 selingkuhannya. Pertanyaan sy adalah ; Apakah kira2 gugatan hak asuh anak dr saya akan dikabulkan pengadilan? Atas dasar melihat hal2 / kenyataan2 diatas. terima kasih.

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Mursalim, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya). Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Yth. Bapak Budi Di Jawa Barat Hak Kuasa Asuh Anak Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah.dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Setelah perkawinan terbentuk maka salah satu kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Pasal 45). Namun karena berbagai hal menyebabkan perkawinan tidak berjalan harmonis, sehingga mengalami keretakan rumah tangga. Kemudian berpisah atau salah satu pasangan meninggalkan yang lain. Salah satu penyebabnya adalah perselingkuhan yang dilakukan salah satu pasangan. Mengakibatkan berujung pada perceraian, gugat menggugat, dan putusnya perkawinan. Perselisihan hak asuh anak. Pasal 36 UU Perkawinan menyebutkan, Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Anda mengatakan bahwa anda sudah bercerai sebagaimana bukti akte cerai dari pengadilan. Adapun alasan perceraian adalah karena perselingkuhan. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Akibat Putusnya Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka yang perlu diperhatikan adalah nasib anak-anak dikemuidan hari. Salah satunya menyangkut hak asuh anak. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatersebut u kewajiban bagi bekas isteri. Maka apabila terjadi perceraian bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Karena perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan. Namun sebagaimana anda sebutkan ibunya meninggalkan anak-anak tersebut tapa diketahui dimana keberadaan mantan istri anda tersebut. Seperti yang anda sampaikan, setelah pisah rumah dan dalam proses sidang, istri saya sama sekali tidak menanyakan kabar dari anak2 melalui sy, menghubungi sy via telepon pun tidak. Saya asumsikan bahwa istri anda benar-benar meninggalkan anda bersama anak-anak yang masih kecil yang sebenarnya membutuhkan bimbingan untuk mengasuh/memelihara dan mendidik serta rindu dengan ibunya. Padahal walaupun sudah bererai berdasarkan ketentuan perundangan-undangan Bapak dan istri/ibu tetap berkewajiban ikut memeliharan dan mendidik anak sesuai UU Perkawinan. Karena yang didahulukan jika terjadi perceraian adalah “kepentingan yang terbaik bagi anak”. Ibu Meninggalkan Anak Tindakan istri Anda yang tidak mau mengurus anaknya dan tidak peduli terhadap anak bisa jadi dikategorikan sebagai penelantaran dalam keluarga khususnya Anak karena menyangkut kewajibannya sebagai seorang ibu. Mengacu pada definisi KDRT yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”): “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Mengacu pada definisi KDRT di atas, menurut hemat kami, tindakan ibu yang tidak mau mengurus anaknya dan tidak peduli terhadap anaknya hingga mengakibatkan anak terlantar merupakan penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, tindakan tersebut termasuk kategori KDRT yang dapat diancam pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Perbuatan tersebut merupakan delik aduan. Dan perbuatan tersebut merupakan delik aduan sebagaimana diatur UU KDRT. Menjawab Pertanyaan Anda Apakah kira2 gugatan hak asuh anak dari saya akan dikabulkan pengadilan ?. Mengenai keinginan anda mengajukan gugatan Hak Asuh Anak , maka anda dapat meminta kepada pengadilan setempat untuk mendapatkan hak asuh. Mengenai dikabulkan atau tidaknya tergantung keputusan pengadilan yang memutuskan. Karena pada dasarnya kuasa asuh adalah Kekuasaan Orang Tua. Namun apapila anda beragama Islam ke Pengadilan Agama. Dan non muslim ke Pengadilan Negeri. Pengertian Kuasa Asuh, adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya (Pasal 11 UU no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Namun bagi orang Islam sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, maka kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Jadi pada dasarnya hak pengasuhan anak (hadhânah) ada pada ibu. Hadhânah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhânah anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya. Namun hak pengasuhan anak (hadhanah) tidak selalu mutlak ada pada ibu semata. Hal tersebut tergantung putusan hakim pengadilan. Pasal Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”. Contoh sebagaimana putusan yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu meskipun anak Pemohon dan Termohon masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) tahun dan mereka belum mumayiz, hak asuh anak diberikan kepada ayah, dengan Putusan Pengadilan Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt. Karena hal tersebut untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU 17/2016”) yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga keingingin anda untuk menggugat hak asuh anak dapat saja dikabulkan pengadilan. Hal tersebut tergantung pertimbangan hakim di pengadilan. Mungkin bukan gugatan yang diajukan tetapi berupa penetapan pengadilan. Sebagaimana anda telah memegang akta cerai pengadilan, dan anak ada pada anda. Keinginan anda sebagaimana diatur Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), yang mengatur: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.