Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • ryan

    slmt pg, mhon izin bertanya tentang tatacara penulisan peraturan pada konsideran mengingat dalam sebuah peraturan dan keputusan. sbg contoh seperti pada peraturan ini : Permendiknas No. 11 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Permendiknas No. 27 Tahun 2011, dimana perubahannya dilakukan dengan menambahkan pasal. terima kasih.

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh : Heny Andayani (penyuluh hukum BPHN) Terima Kasih atas pertanyaannya. Mengingat atau dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai dasar hukum, antara lain: 1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. Dasar Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 3. Peraturan Perundang-Undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum. 4. Jika jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. Jadi dasar hukum mengingat memuat dasar hukum yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu. Contoh penulisan Peraturan Menteri yang mengalami perubahan dalam diktum mengingat yaitu: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentag Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer: Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dengan putusan pengadilan.