Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Rudi

    Selamat pagi.. Apakah perselingkuhan bisa di pidana kan dgn alat bukti chat yg tidak menjurus ke arah zina? Terima kasih

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Leny Ferina Andrianita, S.H. (Penyuluh Hukum). Terimakasih telah berkonsultasi hukum dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak mengatur secara khusus mengenai perselingkuhan. Namun bila perselingkuhan mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukannya dapat dilaporkan oleh suami/istrinya, seperti diatur dalam Pasal 284 KUHP. Jika merujuk pada istilah perselingkuhan dalam KUHP terjemahan Prof. Oemar Seno Adji, SH., et al, yakni istilah mukah (overspel) (dan tidak menutup kemungkinan ada perbedaan terminologi dalam KUHP terjemahan lain) sehingga untuk kasus seperti ini dapat dikenakan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP tentang Perzinaan: ‘’Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek) : "Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki saja"berlaku baginya’’. Sedangkan dalam buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” karangan R. Soesilo, menjelaskan yang disebut sebagai zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Agar dapat dijerat dengan pasal ini, persetubuhan tersebut harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Jadi, bila anda mengadukan istri melakukan perzinahan dengan orang lain, maka orang lain pasangan selingkuh istri anda juga harus dituntut. Pada Pasal 284 KUHP ditegaskan, delik aduan sifatnya absolut, yang berarti tidak dapat dituntut jika suami atau istri yang dirugikan (dipermalukan) tidak mengajukan pengaduan. Pelaku perselingkuhan dapat dikenakan sanksi yang merujuk pada ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP tentang Perzinahan. Pelaku tindakan tersebut diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hukuman tersebut berlaku bagi suami atau istri bersama pasangan selingkuhannya. Perbuatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ( UU ITE ) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Lalu apabila perbuatan tersebut dengan sengaja yang dapat menimulkan bagi orang lain diatur dalam Pasal 36 UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Dan terhadap istri dan pria lain atas perbuatannya dapat dikenakan Pasal 51 ayat (2) UU ITE, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Solusi pertama adalah diselidi dahulu dengan benar apakah istri benar-benar melakukan perbuatan selingkuh, dan kalaupun benar maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan jalan kekeluargaan dahulu sebelum mengambil jalur hukum. Andaikan suami tetap akan melaporkan si istri yakni perbuatan perselingkuhan yang dilakukan dengan pria lain, maka sebaiknya mengumpulkan bukti bukti dokumen-dokumen yang di miliki dari percakapan telepon, SMS, WhatsApp (percakapan dan foto), messenger (percakapan dan foto) dan atau video yang dapat membuktikan melanggar kesusilaan dan menimbulkan kerugian (immateriil) bagi Suaminya yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangganya . Karena bila dihubungkan dengan pasal 284 KUHP perbuatan si istri tidak memenuhi unsur pasal tersebut yakni belum terjadi atau belum melakukan hubungan badan dengan demikian bapak bisa saja melapor tetapi tidak bisa menggunakan pasal 284 KUHP. Dan tidak bisa juga dikenakan Undang-Undang ITE tentang Pornograpi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.