Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Intan

    Pada bln oktober 2017 sya membeli sebidang tanah dan langsung proses utk balik nama....pda bln febuari 2018 sya sdh menerima sertifikatny dan dsitu ad tertulis nama suami saya..tp yg sy heran ketika pembayaran pbb pd bln nop 2018 d surat tagihan pajaknya msh tertera nama pemilik sblmnya dan bkn nama suami saya...yang sya tanyakan apakah setifikat yg sya pegang itu asli sdh balik nama atw blm y?kmudian apakah stlh balik nama apa sertifikatny menjadi baru atw sertifkat yg dulu cma namanya yg dganti?

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Sumarno, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya). Berkaitan dengan pertanyaan Sdr. Intan, dapat saya jelaskan atau terangkan beberapa hal terkait kasus tersebut : 1. Berdasarkan keterangan yang saudara sampaikan, sertifikat yang saudara miliki atas nama suami Saudara adalah telah sah. Sertifikat ini dibuat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) yang telah suami saudara lakukan dengan pihak penjual, sehingga jelas sertifikat tersebut adalah asli. 2. Sertifikat berdasarkan Akta Juali Beli, tidak dibuat dalam dokumen yang baru, namun didalam sertifikat tersebut telah diterangkan adanya perubahan kepemilikan atas obyek tanah di dalam sertifikat tersebut, dari pemilik lama menjadi pemilik baru dikarenakan adanya proses jual beli. 3. Terkait, nama dalam SPPT PBB, yang masih atas nama pemilik lama, hal ini bisa terjadi karena pada proses jual beli tersebut, kemungkinan Saudara tidak sekaligus mengubah dokumen tersebut ke kantor pelayanan pajak, sehingga tagihan PBB yang muncul, masih atas nama pemilik yang lama. 4. Untuk nyamannya, maka saya menyarankan agar Saudara (suami Saudara) segera mengurus perubahan nama pada PBB tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan melampirkan dokumen sertifikat yang telah Saudara miliki, beserta dokumen pendukung lainnya, misalnya KTP dan lain-lain. 5. Demikian, yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan.