Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



  • Hariawan Maulana

    Orang 1 adalah pemberi pinjaman Orang 2 adalah penerima pinjaman Orang 2 meminjam uang sebesar 20jt ke orang 1 dengan surat perjanjian (yang berisi, apabila tidak membayar dalam kurun waktu 3 bulan, kontrakan menjadi milik orang 1) di tulis biasa tanpa perantara notaris namun kedua belah pihak bertanda tangan di atas materai apakah bisa di bawa ke jalur hukum??

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Mursalim, S.H. (Penyuluh Hukum). Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Yth. Saudara Hariawan Maulana dari Provinsi Banten, maka atas pertanyaan Saudari dapat saya sampaikan sebagai berikut: Pengertian Utang Utang piutang merupakan kemaslahatan biasa dibidang ekonomi yang sering terjadi di masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan orang. Ada utang piutang antara individu, individu dengan kelompok, individu dengan lembaga/bank/pembiayaan, utang piutang antara lembaga, dan sekarang ini melalui pinjaman online. Namun persoalan baru timbul apabila utang tersebut tidak di bayar atau macet dsb karena ingkar janji (wanprestasi). Mengacu laman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, pengertian utang adalah: 1. n uang yang dipinjam dari orang lain: membayar -- di bank 2. n kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima: -- budi dibawa mati Berdasarkan pengertian tersebut, maka jelas bahwa utang itu uang pinjaman dari orang lain sehingga ada kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima tersebut. Utang adalah suatu kewajiban seseorang yang harus ditunaikan kepada orang lain. Dalam hal ini pada umumnya peminjam disebut (debitur), dan pemberi pinjaman disebut (kreditur). Dalam agama, utang piutang bukan persoalan ringan karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli waris karena bisa dibawa mati. Terjadinya utang piutang, pada umumnya diawali dengan perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun perjanjian utang piutang dalam jumlah besar lebih baik dilakukan dengan perjanjian tertulis dihadapan pejabat berwenang karena tercatat baik jumlah, tanggal, dan waktu sehingga dapat memberikan bukti yang kuat dan berkepastian hukum. Tetapi apabila dilakukan secara lisan maka Anda akan mengalami kesulitan untuk menagihnya karena tidak memiliki bukti yang kuat. Perjanjian Utang Piutang Utang piutang diatur pada hukum Perdata, segala utang piutang dijamin dengan harta benda si berutang (debitur) baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Segala kebendaan si berutang (debitur) menjadi jaminan atas hutang-hutangnya. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) menentukan : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Anda mengatakan bahwa Orang 2 meminjam uang sebesar 20 jt ke orang 1 dengan surat perjanjian (yang berisi, apabila tidak membayar dalam kurun waktu 3 kontrakan menjadi milik orang 1) ditulis biasa tanpa perantara notaris. Berarti utang piutang tersebut telah memiliki surat perjanjian sebagai dasar kesepakatan kedua belah pihak (orang ke 1 dengan orang 2). Pada dasarnya perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (good faith). Dalam Black’s Law Dictionary Itikad baik didefenisikan sebagai: “In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense.” Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut : "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum". Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum para subyek hukum (para pihak: orang atau badan hukum) sebagaimana diatur Pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Untuk sahnya perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Sehingga apabila keempat syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat, termasuk hutang piutang adalah sah menurut hukum. Walaupun tanpa materai. Sehingga kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian isi kesepakatan tersebut. Akibat perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Asas pacta sun servanda sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.” Dengan demikian, pengertian/definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Utang Piutang dengan Jaminan Kontrakan dan UUHT Anda mengatakan bahwa Orang 2 meminjam uang sebesar 20 jt ke orang 1 dengan surat perjanjian (yang berisi, apabila tidak membayar dalam kurun waktu 3 kontrakan menjadi milik orang 1) ditulis biasa tanpa perantara notaris. Dari sisi hukum, perjanjian tersebut sudah baik tinggal bagaimana itikad baik (good faith) para pihak. Namun perjanjian tersebut belum kuat, karena tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Tanggungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”). Pasal 1 angka 1 UU HT, yang bernunyi : “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per-aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesa-tuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”. Dibandingkan dengan perjanjian biasa, hak tanggungan sebagaimana diatur UUHT memiliki kelebihan sebagai berikut : • Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang¬-undang No. 4 Tahun 1996). • Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996). • Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incrach). • Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1996). • Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996). • Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan; 2. tidak memuat kuasa substitusi; 3. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan; • Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (incrach). . • Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan. Hutang sebagai Wanprestasi Menjawab pertanyaan Anda, Apakah bisa dibawa ke jalur hukum ? Bisa, karena berdasarkan surat perjanjian tertulis yang dibuat ke dua belah pihak tanpa perantara notaris tersebut. Orang 2 telah berjanji, jika dalam kurun waktu 3 bulan dia tidak dapat membayar utangnya, maka kontrakan menjadi milik orang 1. Itu berarti, jika lewatnya waktu 3 bulan dia tidak dapat juga memenuhi janjinya untuk membayar utang, dan telah jatuh tempo. Maka dia sebagai pihak berutang/debitur dapat dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi), sehingga orang 1 sebagai kreditur berhak menagih janji sesuai perjanjian yang dibuat. Jika belum dibayar juga kemungkinan dapat digugat ke pengadilan, namun dengan didukung bukti. Secara perdata, pada dasarnya seseorang yang mendalilkan mengaku memiliki hak (mengkalim), maka dia wajib membuktikan. Pasal 1865 KUHPerdata, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Adapun alat-alat bukti mengacu pada Pasal 1866 KUHPerdata, meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab KUHPerdata tersebut. Tetapi sebelum digugat ke Pengadilan ada baiknya dipanggil dahulu (somasi) sebanyak tiga kali. Dalam hal seseorang tidak mau membayar hutang atau berlarut-larut, maka hal tersebut sebagai ingkar janji/cedera janji (wanprestasi). Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Wanprestasi diatur Pasal 1238 KUHPerdata, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Bentuk-bentuk wanprestasi : a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Tatacara Menyatakan debitur wanprestasi 1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri. 2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Utang Piutang dari Hak Asasi Manusia Walaupun urtang piutang dapat digugat ke pengadilan, namun belum tentu dapat di pidanakan mengingat sisi hak asasi manusia. Sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang” Ini berarti, walaupun ada laporan dan/atau pengaduan mengenai utang piutang. Namun pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidak mampuannya seseorang membayar utang. Disarankan sebelum mengambil langkah hukum, ada baiknya melakukan pendekatan secara kekeluargaan atau melalu mediasi yang dibantu oleh pihak yang netral untuk menyelesaikan persolalan tersebut. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.