Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Abdul

    Apakah anak dibawah 18 tahun yg menistakan agama bila dilaporkan akan dihukum penjara? Terima kasih

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Sudaryadi (Penyuluh Hukum) Terima kasih telah berkonsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mengenai pasal penistaan terhadap agama dapat kita liha pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156 dan 156a yaitu sebagai berikut: Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500". Sedangkan isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” Dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Acaman pidana dari pelanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dena paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah). Dari uraian pasal di atas bahwa setiap orang yang melakukan penistaan agama atau menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas agama dapat kenakan pidana penjara dan denda. Terkait dengan kasus yang Saudara tanyakan karena anak yang melakukan tindak pidana masih di bawah usia 18 (delapan belas) maka proses peradilannya adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses peradilan pidana selalu mengedapkan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (pasal 1 ayat 6 UU SPPA). Salah satu bentuk keadilan restoratif yaitu dalam bentuk diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Syarat dapat dilakukan diversi yaitu sebagai berikut: 1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 2. Bukan merupakan pengulangan pidana. Terkait dengan pertanyaan Saudara yaitu perbuatan penistaan agama yang dilakukan anak di bawah 18 (delapan belas) dimana tuntutan penistaan agama sebagaimana yang tercantum pada KUHP pasal 156a masih di bawah 7 (tujuh) tahun dan jika bukan pengulangan pidana maka dapat dilakukan penyelesaian kasus hukumnya secara diversi. Pelaksanaan Diversi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: 1. Pada tingkat penyidikan, apabila berhasil pada tingkat penyidikan maka hasil diversi harus ditetapkan oleh hakim, dan apabila penyelesaian diversi gagal maka dilanjutkan proses hukumnya pada tingkat penuntutan; 2. Pada tingkat penuntutan juga masih dilakukan upaya diversi, apabila berhasil pada tingkat penuntutan maka hasil diversi harus ditetapkan oleh hakim, dan apabila penyelesaian diversi gagal maka dilanjutkan proses hukumnya pada tingkat pengadilan; 3. Pada tingkat pengadilan juga masih dilakukan upaya diversi, apabila berhasil pada tingkat pengadilan maka hasil diversi harus ditetapkan oleh hakim, dan apabila penyelesaian diversi gagal maka dilanjutkan proses hukumnya pada persidangan; Apabila diversi pada tingkat pengadilan gagal maka dilanjutkan proses persidangan pada anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut: Pasal 55 • Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. • Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. • Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum. Pasal 56 • Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 57 1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a) data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b) latar belakang dilakukannya tindak pidana; c) keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d) hal lain yang dianggap perlu; e) berita acara Diversi; dan f) kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 58 • Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. • Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Pasal 60 • Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. • Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. • Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. • Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Pasal 62 • Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. • Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.