Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Ansyella Tulangouw

    Selamat sore.. Saya mau konsultasi masalah pekerjaan.Saya krja di sebuah hotel di manado,dngan aturan 12 jam krja.Saya krja dsni sebagai receptionis dngan gaji 1 juta. Tapi ternyata pkerjaan saya bkan cma receptionis,melainkan rangkap semuanya hrus dilakukan.Bersih2,loundry,pembukuan,pokoknya smua harus di lakukan.. Saya dan kedua teman saya pun sabar,berharap suatu saat ada kenaikan gaji. Dan sudah lebih 4 tahun kita krja disni,dan gajinya hanya di naikan 300rbu. Lemburpun tidak prnah dibayar.Lembur 1 atau 2 jam pun buat kita tidak masalah.Kalau ada teman yang ngga masuk krja 1,2,3 hari bahkan 1 mnggu saya tdak pulang karena harus jaga hotel. Sudah prnah berbicara dngan bos untuk kenaikan gaji,tapi bnyak alasannya.

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Giyanto, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya). Saudara penanya yang kami hormati; Berdasakan pertanyan Saudara dapat kami jelaskan sebagai berikut: Perjanjian kerja Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat: a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh c. jabatan atau jenis pekerjaan d. tempat pekerjaan e. besarnya upah dan cara pembayarannya f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; • kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya • kecakapan untuk membuat suatu perikatan • suatu pokok persoalan tertentu • suatu sebab yang tidak terlarang Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa : Perjanjian kerja dibuat atas dasar: • kesepakatan kedua belah pihak • kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum • adanya pekerjaan yang diperjanjikan • pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengupahan PASAL 88 (1) Setiappekerja/buruhberhakmemperolehpenghasilan yang memenuhipenghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Untuk mewujudkanpenghasilan yang memenuhi penghidupanyang layak bagi kemanusiaansebagaimanadimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakanpengupahanyang melindungi pekerja/buruh. (3) Kebijakanpengupahanyang melindungi pekerja/buruhsebagaimanadimaksud dalam ayat(2) meliputi : a. upah minimum; b. upah kerjalembur; c. upah tidak masuk kerjakarenaberhalangan; d. upah tidak masuk kerjakarenamelakukankegiatanlain di luar pekerjaannya; e. upah karenamenjalankanhak waktu istirahat kerjanya; f. bentukdan cara pembayaranupah; g. dendadan potonganupah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkandengan upah; i. struktur dan skala pengupahanyang proporsional; j. upah untuk pembayaranpesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. (4) Pemerintah menetapkanupah minimum sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkankebutuhanhidup layak dan dengan mem-perhatikanproduktivitas dan pertumbuhanekonomi. PASAL 89 (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) hurufa dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkanwilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsiatau kabupaten/kota. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhanhidup layak. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsidan/atau Bupati/Walikota. (4) Komponen serta pelaksanaantahapan pencapaian kebutuhanhidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Tentang Jam Kerja Menurut Depnaker Untuk melindungi para pekerja, sebenarnya pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan mengenai jam kerja. Jam kerja menurut Depnaker diatur dalam undang-undang. Normalnya, karyawan yang bekerja selama lima hari dalam satu minggu memiliki jam kerja total empat puluh jam dalam seminggu, dimana setiap harinya berjumlah delapan jam. Jam kerja seperti ini sering kita jumpai pada pekerja kantoran, di mana mereka masuk kantor mulai jam delapan pagi hingga jam lima sore, dengan satu jam sebagai waktu istirahat. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja selama enam jam dalam satu minggu, mereka juga memiliki total jam kerja yang sama, yakni empat puluh jam. Bedanya, mereka wajib bekerja selama tujuh jam selama lima hari ditambah setengah hari di salah satu dari enam hari tersebut. Peraturan mengenai Ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 77 sampai pasal 85. Dua sistem jam kerja yang telah disebutkan di atas diatur dalam pasal 77 ayat 1. Melalui pasal tersebut pemerintah mewajibkan setiap pengusaha untuk melindungi jam kerja para karyawannya. Jika karena suatu hal tertentu pengusaha mengharuskan karyawannya untuk bekerja di luar jam-jam tersebut, maka ia wajib membayar uang lembur pada karyawannya. 1. Dari uraian diatas bahwa saudara apakah saat melamar kerja ada perjanjian tertulis maupun tidak tertulis hal ini perlu ditinjau kembali; 2. Jenis pekerjaan apa saja yang diperjanjikan; 3. Tentang kenaikan gaji dapat dilihat dari perjanjian maupun peraturan daerah tentang penggajian atau pengupahan berdasarkan upah minimum regional; 4. Lembur telah diatur dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja, bahwa kerja lewat waktu yang ditentukan peraturan masuk dalam kategori lembur wajib dibayar perusahaan; 5. Perlu adanya pertemuan antara pengusaha pekerja (serikat pekerja) dan pemerintah daerah (dinas tenaga kerja setempa) untuk mencari jalan kerluarnya yang terbaik saling menghargai saling menghormati danmencari kesepakatan yang diinginkan keduabelah pihak. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat