Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Dwi puji lestari

    Selamat sore. Saya mau bertanya. Jd saya ikut arisan online di tmn saya. Tp tiba2 arisannya mau ditutup dgn alasan banyak member yg kabur. Jd dia nalangi semua. Pdhl setelah di rekap keseluruhan jelas2 owner ada total yg sudah didapat 136jt (entah sesuai itungan yg ada atau tidak, karena dia yg menghitung). Saya tny ke owner kapan mau dibayar dia jwb dia hanya mau bayar sama yg ikut aturan dia. Ada 1 member yg sudah lapor ke polisi. Dan trnyta dia diam2 membayar uang member yg dptny gede. Supaya tidak dilaporkan lagi. Disini saya hny jutaan saja. Saya mrsa disepelekan olehnya. Mohon solusinya. Terima kasih

  • Dijawab Oleh -

    oleh: Mursalim, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya). Arisan, merupakan kegiatan lazim yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan ekonomi maupun silaturahmi. Kegiatan dilakukan dengan cara mengumpulkan uang dan/atau barang melalui peserta/anggota yang didasarkan kesepakatan bersama. Kemudian diundi sambil menunggu giliran, siapa yang kemudian mendapat arisan tersebut. Mengacu pada laman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dikatakan: “Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”. Pada umumnya, arisan didasarkan pada kesepakatan/perjanjian seluruh peserta/anggota mengenai jumlah iuran, jangka waktu penarikan, jumlah anggota, dan mekanisme lain. Seiring dengan makin berkembangnya Teknologi Informasi (TI), maka kegiatan arisan mulai memanfaakan media elektronik tersebut seperti: komputer, laptop, jaringan internet, Wi-fi, handphone, media sosial, dsb. Sehingga muncul arisan online. Dengan jangkauan kepesertaan/anggota (member) semakin luas, dengan jumlah keanggotaan, uang dan barang yang semakin besar. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah apakah semua peserta/anggotanya mendapatkan haknya sesuai perjanjian/kesepakatan awal, andaikata tidak bagaimana?, bagaimana dengan tanggung jawab pengurus/owner. Dan apakah kegiatan arisan online tersebut didasarkan perjanjian hitam diatas putih/tertulis. Dari sisi hukum, kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian tertulis lebih memberi kepastian hukum dari segi pembuktian. Kesepakan harus didasarkan itikad baik (good faith). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (pacta sun servanda) sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), menegaskan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Arisan online Kegiatan apapun tidak masalah menggunakan media elektronik/media sosial (medsos) sebagaimana arisan online. Yang penting adalah semua itu dilakukan dengan itikad baik, jujur, terbuka, bertanggung jawab dan tidak melanggar perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tidak merugikan peserta/anggota. Terkait arisan online, saat ini telah terdapat aturan yang mengatur kegiatan transaksi elektronik/online sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merubah Undang-Undang no, 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama ini, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan pasal sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik termasuk kegiatan arisan online. Maka terhadap pelaku dapat dikenakan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU No 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dan atau pasal 3, 4 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Bunyi Pasal 45 A ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Arisan Sebagai Perjanjian Menurut hemat kami, ketika semua peserta/anggota arisan telah sepakat/berjanji untuk mengadakan suatu arisan onlne dengan nilai uang atau barang dalam jumlah dan dalam periode waktu tertentu. Maka sebenarnya pada saat itu telah terjadi suatu kesepakatan/perjanjian antara anggota dengan pengelola/owner. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para peserta/anggota tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Bunyi Pasal 1320 KUHPerdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : 1. kesepakatan peserta/anggota mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Putusan Mahkamah Agung Perjanjian arisan online tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya/anggota dengan pengelola/ownner. Mahkamah Agung (“MA”) pernah menangani beberapa perkara terkait dengan pengurus arisan yang tidak membayarkan uang arisan kepada peserta/anggota arisan. Dalam salah satu putusan perkara menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006, dalam pertimbangannya MA berpendapat bahwa: “Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan arisan, Penggugat sebagai anggota/peserta, sedangkan para Tergugat sebagai Ketua/Pengurus, dan di dalam arisan tersebut telah disepakati bersama, dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sedangkan para Tergugat selaku Ketua/Pengurus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila peserta mendapatkan/motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan yang diikuti.” Pada perkara ini, MA dalam putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa: “tergugat sebagai ketua/pengurus/ownner arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati”. Dari putusan tersebut dapat disimpulkan antara lain, bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta/anggota dengan pengurus/owner dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi. Pada kasus yang Anda alami, dimana owner yang di asumsikan sebagai ketua/pengurus/bandar arisan online tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan hak kepada anggota lain termasuk Anda yang seharusnya sudah dibayar, namun diabaikan. Sedangkan Anda sebagai anggota arisan online tersebut telah memenuhi kewajiban, yaitu sudah membayar uang iuran arisan online sebagaimana mestinya. Maka jika Anda merasa dirugikan, maka dapat dikatakan perbutan owner tersebut dapat dikatagorikan sebagai ingkar janji (wanprestasi) sehingga dapat di gugat ke pengadilan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan perbutan owner tersebut dapat di pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3, 4 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Contoh: Mapolda Kalbar pada tanggal 16/11/2018 pernah menangani kasus arisan online dimana pelaku dikenakan pasal sebagaimana di atur pada UU ITE dan KUHP tersebut. Menjawab pertanyaan Anda, bagaimana solusinya ? Sebagai solusi, maka menurut hemat saya Anda dapat mengambil langkah hukum, yaitu berupa pemanggilan secara hukum (somasi) untuk menggugat atau membuat laporan kepada Kepolisian setempat. Namun disarankan, sebelum mengambil langkah hukum, misalnya menggugat atau membuat laoran ada baiknya Anda memanggil pengurus/owner arisan online tersebut untuk melakukan pendekatan guna mencari penyelesaian secara damai secara kekeluargaan. Apabila langkah tersebut tidak berhasil baru kemudian melakukan tindakan hukum Adakah yang menjadi dasar hukum untuk melaporkan terkait arisan online ? Yang menjadi dasar hukum adalah adanya ingkar janji (“wanprestasi”) dari pengurus/owner. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk-bentuk wanprestasi : a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan Tatacara Menyatakan debitur wanprestasi: 1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri. 2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor/penggugat atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor/penggugat berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor/tergugat wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang/penggugat (kreditor) kepada si berutang/tergugat (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Jika Arisan Online Terdapat Unsur Tipu Muslihat/Penipuan Bagaimana jika ada unsur tipu muslihat/penipuan dalam Arisan online tersebut, Maka berdasar uraian tersebut maka kepada pengurus/owner dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 378 dan pasal 372 KUHP dan atau pasal 3, 4 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Pasal 45 A ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut. Namun untuk menentukan kapan harus menggunakan ketentuan Pasal 378, dan Pasal 372 dan atau Pasal 3,4 UU no. 8 tahun 2010. Dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 45 A ayat (1) Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka kewenangan tersebut ada pada penegak hukum. Semua itu tergantung pada pihak penyidik, apakah dapat mengenakan ketentuan pasal-pasal berlapis atau tidak terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan ketentuan perundang-undangan tersebut. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.