Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • angela

    saya baru menikah lg 2 thn..ternyata dlm perjln menikah..saya br sadar kl suami saya tidak lebih seorang penipu..byk hal yang telah dia tipu ke saya dan menyebabkan kerugian besar finansial dlm pekaerjaan saya..yg jd pertanyaan saya..bisakah saya menutut suami saya dan memasukkan suami saya dgn kasus penipuan identitas..krn dia menikah saya dgn memakai ktp yg berstatus belum pernah menikah..dan bisakah saya juga menuntut mertua saya terlibat dalam penipuan identitas tsb..

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda). Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan sdri ANGELA dari PAPUA terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan hukum anda maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum fasilatas umum dan fasilitas sosial dalam suatu perumahan. Karena hukum perkawinan ini menyangkut juga masalah agama yang dianut oleh pihak pasangan dan anada pun tidak mencantumkan agama yang anda anut ketika melangsungkan perkawinan. Karena hal ini menyangkut aturan hukum dan yuridksi pengadialn mana yang berwenang memutus jika terjadi perceraian, jika beragama islam maka melalaui pengadilan agama, sebaliknya selain beragama islam maka akan diselesaiakan melalui pengadilan negeri. Namun dalam kasus pidana dalam pemalsuan data seperti yang anda tuduhkan kepada pasangan/suami anda tetap diproses melalui jalur hukum pidana. Kita akan membahas permasalahan hukum anda dilihat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku terkait perceraian dalam suatu ikatan perjanjuan sebuah perkawinan. A. PERJANJIAN DAN PERIKATAN MENURUT HUKUM PERDATA pada dasarnya perkawinan adalah perikatan dalam membina suatu keluarga yang didasarkan atas rasa kejujuran, kesetiaan, cinta-kasih sesama pasangannya. Untuk itu saya akan memberikan pengertian ikatan perjanjian menurut kuhperdata beserta pasal-pasal yang diatur dalam kuhpredata terkait dengan perikatan/perjanjian diseratai penipuan didalamnya. Syarat SAH-NYA suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal Pasal 1320 KUHPdt., yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu : Syarat sahnya perjanjian tersebut terdiri dari: 1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian [agreement] 2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian [capacity] Syarat SUBJEKTIF 3. Suatu hal tertentu [certainty of terms] 4. Sebab yang halal [considerations] Syarat OBJEKTIF Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mengenai BATALNYA perjanjian yaitu suatu perjanjian dibuat dengan TIDAK memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdt., bisa berakibat kepada BATAL-NYA PERJANJIAN. PEMBATALAN suatu perjanjian bisa dibedakan ke-dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis, yaitu: a. Null and Void; Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. b. Voidable; bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu puhak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). A.1. PERJANJIAN “BATAL DEMI HUKUM” DAN “DAPAT DIBATALKAN” DALAM HAL PERKAWINAN MENURT KUHPERDATA Tujuan dari Perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum dalam sebuah perkawinan, untuk melahirkan suatu perikatan hukum diperlukan syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah : 1. Kesepakatan para pihak 2. Kecakapan 3. Suatu hal tertentu 4. Sebab yang halal Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut “DAPAT DIBATALKAN”. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah “BATAL DEMI HUKUM”. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan dalam hal ini dalam hubungannya dalam perkawinan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. A.2. KETENTUAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Ketentuan ini dapat kita baca pada pasal 1365 KUH Perdata (BW), dimana disebutkan bahwa: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” Dari bunyi pasal tersebut kemudian dapat diurai empat unsur yang harus terpenuhi sehingga perbuatan tertentu memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu: 1. Perbuatan yang melawan undang – undang. 2. Ada kesalahan. 3. Ada kerugian yang ditimbulkan. 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas menjadi tidak hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang, tapi lebih luas pada perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam hal ini bisa kita kaitkan dengan kejadian tindak pidana penipuan data-data pribadi / tindak pidana pengelapan asal usul perkawian suami anda yang menurut anda ada kejanggalan/keanehan. Jika anda merasa ada yang dirugian secara materiil maupun immateriil akibat kejadian ini maka anda dapat mengajukan guagatan perdata akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata ke pengadilan negeri yang disertai dengan barang bukti sebagaiaman yang diatur dalam kreteria barang bukti yang ada menurut Hukum acar perdata di pegadilan. Pasal 1321 BW menyatakan; tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan perkawian yang terjadi pada anda ketika mau menerima pasangan anda menjadi suami anda. Pasal 1322 KUHPerdata; kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.’ Dalam Pasal 1328 kuhperdata menyatakan bahwa; Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Jika dilihat dalam pasal tersebut dan dikaitkan dengan dengan persoalan perkawinan anda, maka anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang disertai dengan alat bukti yang anda miliki untuk memperkuat dalili gugatan anda di pengadilan negeri. Hal ini dapat dikaitkan dengan alat bukti di pengadilan yang dapat anda baca juga dalam Pasal 1922 kuhperdata yang menyatakan; ‘persangkaan yang tidak berdasaarkan UU sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan haki, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila UU mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuaatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan adanya itikad buruk atau penipuan’. B. MENURUT HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Definisi perkawinan menurut Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Mengenai syarat sah suatu perkawinan daitur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa; (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pelarangan untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini Pembatalan perkawianan yang sudah terlanjur dilaksnakan bisa dilakukan menurut Pasal 22 yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedang Pasal 23 mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawianan, di antaranya menurut pasal ini; Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Pasal 25 Mengenai surat pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi; (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Mengenai Keputusan pengadilan mengenai putusnya perkawinan daiatur dalam Pasal 28 yang berbunyi; (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terkait dengan pengelolaan dan pembagian harta benda yang didapat dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa; (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama yang didapat selama masa perkawinan, maka suami atau isteri dapat bertindak atas harta benda yang didapat bersama tersebut harus dengan persetujuan kedua belah pihak/suami-isteri. Terkait Mengenai harta bawaan yang dibawa dalam perkawinan yang masing-masing diperoleh sebelum perkawinan atau hadiah/warisan dari keluarga masing-masing suami-isteri tersebut, maka suami dan isteri tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya yang didapat/diperoleh tersebut. Menurut Pasal 36 UU PERKAWINAN Putusnya suatu perkawinan serta akibatnya hukum yang ditimbulakna akibat perceraian tersebut diatur dalam Pasal 38. Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan karena pada dasarnya Perceraian hanya dapat dilakukan melalui gugatan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Untuk melakukan gugatan perceraian harus ada cukup alasan/alasan yang kuat dan bisa menyakinkan hakim dalam proses peradilan gugatan perceraian, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Hal alasan perceraian ini bisa disebabkan juga dengan kasus pengelapan/penipuan identitas dan asal-usul perkawinan suami anda tersebut jika dikaitkan permasalahan hukum anda. Yuridksi Pengadilan manakah yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai telah diatur dalam Pasal 63 yang menyatakan; (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah : a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum/pengadilan negeri bagi agama yang lainnya. Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan umum, angka 4c, UU PERKAWINAN disebutkan : Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawian. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini bukan berarti dengan sendirinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal, tetapi harus melalui prosedur pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. C. DARI HUKUM PIDANA Tindak Pidana pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sulit untuk diberantas. Pemalsuan sangat beragam, salah satunya adalah pemalsuan Identitas dalam perkawinan. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar, pada prakteknya seringkali sehingga dipalsukan. Misalnya dalam kasus perkawinan. Seyogyanya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin anatara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya perkawinan seharusnya dilakukan berdasarkan hukum dan tidak menghalalkan segala cara seperti dilakukan melalui jalan memalsukan identitas. Penyebab terjadinya pemalsuan identitas tidak semata-mata menjadi kesalahan yang dibuat oleh si pelaku. Hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa melihat kondisi asli dari si pemilik identitas. Sehubungan dengan masalah diatas, penyelesaian yang biasanya ditempuh adalah dengan cara pembatalan perkawinan. • Faktor-faktor Penyebab Pemalsuan Identitas berawal dari • ketidakharmonisan dalam perkawian, • tidak bisa menguasai diri dan • ingin mencari selingan, • kurangnya komunikasi, serta • kurangnya perhatian pasangan terutama untuk kebutuhan batin yang menimbulkan perselingkuhan. faktor-faktor yang lebih dominan dalam pemalsuan identitas perkawinan sebagai berikut: • Ingin melakukan poligami secara diam-diam (rahasia), • tidak mendapat izin dari istri pertama, • tidak mau repot berurusan dengan masalah birokrasi, • biaya mahal, • kurangnya pengetahuan tentang berpoligami. • Ada modus / motif terselebung terutama terkait dengan motif ekonomi / keuangan / kekayaan yang diincarnya dari salah satu pasangan tersebut. C.1 SANKSI TERKAIT KASUS PEMALSUAN IDENTITAS MENURUT KUHP Pasal 263 KUHP tentang surat palsu/memalsukan surat adalah merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan. Pasal 266 KUHP adalah merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas ini, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan. Akan tetapi peraturan yang berhubungan dengan perkawinan dan pemalsuan. Namun demikian identitas yang dimasukkan tersebut di tuliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Peranan Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana pemalsuan identitas sangat berperan memecahkan problematika sehingga para para pelaku dan pihak-pihak lain dapat dihukum. Pasal ini mengenai Hal jika dikaitkan dengan tuduhan anda kepada mertua anda apakah terlibat dalam perkara tindak pidana pemalsuan identitas seberapa jauhkah peran serta mertua anda dalam kasus ini Terkait dengan seseorang yang tunduk kepada hukum BW maka Pasal 27 BW berlaku baginya. Pasal ini berbunyi Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW. Seorang laki laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah C.2. TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN PASAL 277, ayat 1 menyatakan bahwa Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja mengelapkan asal-usul seseorang diancam karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun Dalam pasal 27 BW, disebutkan bahwa seorang pria hanya bisa mempunyai seorang istri (monogami). Jika seseorang melakukan poligami maka ia diancam dengan pasal 279 KUHP sebagaimana disebutkan di atas. Pasal 279 KHUP sampai sekarang masih berlaku. Pasal 279 KUHP (1 Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 - 5 dapat dinyatakan. Halangan dalam melakukan perkawinan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 280 KUHP; Barangsiapa melangsungkan perkawinan dan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah baginya untuk melangsungkan perkawinan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila kemudian perkawinan itu dinyatakan tidak sah berdasarkan penghalang tersebut. Jadi berdasarkan pasal-pasal KUHP yang saya uraikan diatas maka pasal yang dapat dijeratkan kepada suami anda terkait dengan pemalsuan identitas pada saat melangsungkan perkawinan maupun pasal pidana dalam KUHP yang terkait dengan pengelapan dalam asal-usul perkawinan dapat anda laporkan/adukan kepihak kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. C.3. DAPATKAH MERTUA DILIBATKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA TESEBUT Terkait dengan mertua anda apakah dapat dipidanakan juga dengan kasus penipuan dalam turut serta, mengenai hal ini harus dilakukan penyidikan lebih mendalam oleh pihak kepolisian, karena untuk menjawab apakah terlibat atau tidak pihak kepolisian harus melakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan terhadap suami anda yang mana hasil penyidikan tersebut bisa dikembangkan untuk mencari tersangka yang lain yang dianggap turut terlibat atau berperan dalam kasus pidana ini. Jika dalam tingkat penyidikan terbukti bahwa mertua anda terlibat dalam kasus penipuan a quo, maka pihak penyidik akan menjerat mertau/orang tua suami anda dengan pasal 55 KUHP JO. pasal 56 KUHP terkait dengan delik pidana penyertaan dalam tindak pokok tersebut. Karena dalam sistem hukum pidana kita menganut asas Presumption Of Innocent yang menyatakan bahwa seseorang belum bisa dianggap bersalah sampai hukum yang menyatakan bahwa dia bersalah.