Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Jihan Nabilah

    Perbedaan pasal 30 ayat 1 dan 2 menurut UU ITE

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Elsy Anthoneta Joltuwu, S.H. (Penyuluh Hukum). Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan. Selanjutnya terkait pertanyaan Saudara terkait permasalahan yang Saudara hadapi sebagai berikut: Untuk menjawab pertanyaan anda, kami akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Pasal 30 UU ITE, ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: (1) setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun. (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam penjelasan UU ITE pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa cuku jelas sedangkan ayat (2) secara tekis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan: a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau sengaja b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yakni: 1. Pada ayat (1) pada perbuatan orang tersebut. 2. Seadangkan ayat (2) terdapat pada tujuan orang tersebut. 3. Pada ancaman pidananya. Seperti yang terdapat pada pasal 30 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menyatakan: (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.0000.000,- (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer: Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaiman putusan pengadilan. Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.