Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • muh. andi. ardiansyah

    penerapan Hukum pidana. pada anak dibawah umur dengan tindakan pembunuhan ?

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Sudaryadi (Penyuluh Hukum). Terima kasih telah berkonsultasi dengan kami. Mengenai proses peradilan pidana anak anak diatur pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya akan kami jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak. Di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1 yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengn hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kategori anak pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dibagi menjadi 3 (tiga) : anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, definisinya sebagai berikut: 1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindaka pidana; 3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang diidengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Saudara penanya tidak menyebutkan umurnya berapa tetapi kita asusmsikan bahwa anak yang di bawah umur yang dimaksud yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam proses peradilan pidana selalu mengedapkan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (pasal 1 ayat 6 UU SPPA). Salah satu bentuk keadilan restoratif yaitu dalam bentuk diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Syarat dapat dilakukan diversi yaitu sebagai berikut: 1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 2. Bukan merupakan pengulangan pidana. Apabila melihat kasusnya yaitu pembunuhan maka tidak dapat dilakukan proses diversi dimana ancaman tindak pidana pembunuhan di atas 7 (tujuh) tahun dan harus diproses pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu proses peradilan pidana anak apabila anak tersebut belum mencapai 14 (empat belas) tahun tidak dapat dilakukan penahanan (pasal 32 ayat 1 UU SPPA), dan pada kasus anak tuntutannya tidak ada tuntutan hukuman mati dan seumur hidup. Pasal 21 Undang – Undang SPPA menjelaskan: (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Selanjutnya akan kami sampaikan proses persidangan pada anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut: Pasal 55 • Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. • Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. • Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum. Pasal 56 • Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 57 1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a) data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b) latar belakang dilakukannya tindak pidana; c) keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d) hal lain yang dianggap perlu; e) berita acara Diversi; dan f) kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 58 • Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. • Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; ataumelalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Pasal 60 • Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. • Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. • Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. • Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Pasal 62 • Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. • Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.