Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Jenny coa

    Malam, saya mau tanya. Saat kakek saya masih hidup, dia punya tanah seluas 10 hektar. Tanah tersebut di wariskan untuk saudara lk" ayah saya, dan ayah saya. Tanah juga sudah di bagi, ada nama ayah saya di surat tanah. Tapi, sampai sekarang surat tanah belum di serahkan kpd ayah saya, dan saudara ayah saya tidak mau menyerahkan surat tersebut. Saudara ayah saya sekarang sudah menanamkan sawit diatas 10 hektar tanah tsb tanpa sepengetahuan ayah saya. Bagaimana cara mengatasinya?

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh : Yulia Wiranti, S.H., M.CN. (Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN) Terima Kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan keterangan klien, yang menjelaskan surat tanah yang diwariskan dari kakek klien tercantum nama saudara laki-laki ayah klien dan nama ayah klien, hanya surat tanah tersebut masih dikuasai oleh saudara ayah klien. 2. Bahwa istilah “Surat Tanah” dalam hukum agraria atau hukum pertanahan dikenal dengan nama “Sertipikat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), diatur bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur: mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Jadi berdasarkan pasal tersebut, berarti di dalam satu sertipikat bisa ada beberapa nama pemilik dari hak atas tanah tersebut, tidak diberikan batasan berapa nama yang diperbolehkan sebagai pemilik dari hak atas tanah tersebut, tetapi salah satu pemegang hak bersama yang menerima sertipikat tersebut harus ada penunjukan tertulis dari para pemegang hak bersama yang lain. 4. Bahwa mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, dapat diterbitkan sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. Dengan adanya ketentuan ini tiap pemegang hak bersama memegang sertipikat yang menyebutkan besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. Dengan demikian masing-masing akan dengan mudah dapat melakukan perbuatan hukum mengenai bagian haknya yang bersangkutan tanpa perlu mengadakan perubahan pada surat tanda bukti hak para pemegang hak bersama yang bersangkutan, kecuali kalau secara tegas ada larangan untuk berbuat demikian jika tidak ada persetujuan para pemegang hak bersama yang lain. 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka disarankan kepada klien, untuk menyampaikan kepada ayahnya agar membuat surat keterangan secara tertulis dan bermaterai yang ditandatangani oleh saudara laki-laki ayah klien dan ayah klien, yang berisi larangan bagi pemegang hak bersama (saudara laki-laki ayah klien) untuk melakukan segala perbuatan hukum atas tanah tersebut tanpa persetujuan tertulis dari ayah klien, atau alternatif lain yaitu dapat melakukan pengurusan untuk diterbitkan sertipikat kepada masing-masing pemegang hak yaitu atas nama ayah klien dan atas nama saudara laki-laki ayah klien, yang masing-masing sertipikat tersebut memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut, sehingga diharapkan bisa memberikan win-win solusi yang diharapkan kedua belah pihak. Demikian terima kasih.