Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • ari

    Saya ingin bertanya,apakah bisa di pidana kejadian yang saya alami. Saya ada ambil kredit elektronik(Handphone),selang berapa bln ekonomi saya ga menentu karna habis buat berobat istri(saya masih kerja tapi uang gaji buat biaya hidup dan berobat istri)nah elektronik yang masih saya cicil 1x itu saya jual karna buat tambahan biaya,dan saat ini sya blm mampu mencicil lagi,karena terlambat mencicil,pihak PT tersbt meminta brng nya kembali,tapi sya sudah jelaskan bahwa brng trsbt sudah sya jual untuk berobat,dan mereka menuduh saya mengelap kan barang,apakah sprti itu?, sedang kan saya masih ada niat bayar dan cicilan juga sudah masuk.apakah hal tersebut bisa di pidana?terima kasih

  • Dijawab Oleh -

    Pertanyaan Konsultasi Hukum Online di jawab oleh: Penyuluh Hukum Ahli Muda, Safril Nurhalimi, SH.,MH. Terima Kasih Atas Pertanyaan Saudara ARI Kepada Konsultasi Hukum Secara On-Line Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait dengan permasalahan hukum yang saudara hadapi. Ikatan jual beli secara kredit atau angsuran merupakan salah satu bentuk jual beli dengan istilah sewa-beli, selama barang belum lunas maka pembeli dianggap sebagai penyewa barang, sehingga barang yang belum lunas itu tetap milik penjual hanya saja hak pemakaian barang tersbut ada dalam kekuasaan pembeli. Karena perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak yang menandatangani, dan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak, maka pihak yang menandatangani perjanjian tersebutl wajib membayar hingga lunas barang kreditan tersebut sebagaimana yang dtelah diperjanjikan bersama. (lihat Pasal 1338 KUHPer). Namun jika terjadi keadaan Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga paad saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepaad debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Dari rumusan-rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut diatas dapat dilihat kasus-kasus force majeure menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut : 1. Force majeure karena sebab-sebab yang tak terduga. 2. Force majeure karena keadaan memaksa. 3. Force majeure karena masing-masing perbuatan tersebut dilarang. Bentuk- bentuk force majeure tersebut adalah: 1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga Dalam hal ini, menurut pasal1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori force majeure, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beriktikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya. 2. Force majeure karena keadaan memaksa Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan force majeure sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. Lihat pasal 1245 KUH Perdata. 3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (paasl 1245 KUH Perdata). Pasal 1244 Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Apabila Saudara dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya pembayaran utang itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya seperti untuk isteri berobat karena sakit dan Saudara tidak ada itikad buruk atas hal tersebut, maka saudara tetap harus untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga (lihat Pasal 1244 KUHPer). Berarti anda tetap membayar cicilan tersebut hingga lunas Pasal 1245 Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi scara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Terkait permasalahn pengelapan; Salah satu kesamaan antara penipuan dan wanprestasi adalah awal hubungan hukum kedua persoalan tersebut. Hubungan hukum keduanya sama-sama lahir dari hukum kontraktual. Namun ada perbedaan yang menjadi garis batas dari wanprestasi maupun penipuan. Garis batas tersebut terlihat dari karakteristik yang menghiasi keduanya. Perlu diketahui, hal mendasar untuk memahami konsep wanprestasi dan penipuan ketika kontrak dibuat atau ditutup adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat dan keadaan palsu (hal. 11). Jika murni wanprestasi tanpa adanya tipu muslihat dalam kontrak, domain hukumnya ada pada 1236 BW. Pasal 1236 BW Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Pasal 1237 BW Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya. Sedangkan untuk kasus tindak pidana penggelapan sebagaiamana yang diatur dalam pasal 372 KUHP ‘barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.’ Unsur-unsur pasal tersebut adalah 1. Barang siapa; (orang atau badan hukum selaku subyek hukum) 2. Dengan sengaja dan melawan hukum; 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; 4. Barang tersebut ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan. Jika ke empat unsur di atas terpenuhi secara keseluruhan, maka anda bisa masuk dalam tindakan pidana penggelapan Namun Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea). Bila actus reus merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan mens rea adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana. seperti contoh kasus penipuan, sejak awal A memang berniat jahat untuk melakukan penipuan—menggunakan nama atau status palsu, pembohongan tujuan penggunaan dana pinjaman, atau tahu baru bahwa dari awal dia tidak akan mampu memenuhi kewajibannya akan tetapi tetap menyanggupi untuk memenuhi kewajibannya dengan menciptakan serangkaian kebohongan (tipu muslihat) atau hal-hal lain sebagainya. Namun kasus akan menjadi berbeda bila ternyata A melakukan sebuah ketidaksengajaan. Saat melakukan kesepakatan di awal, A memberikan data sebenar-benarnya dan mengetahui bahwa dia memiliki dana dan sanggup untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai peminjam dana. Sayangnya dalam perjalanan, terjadi sesuatu yang menyebabkan dia tidak mampu untuk melaksanakan keharusan sebagaimana mestinya seperti sakit parah, PHK, atau faktor lain yang sama sekali di luar prediksi dan kesengajaan. Selagi A memiliki iktikad baik untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, maka B tidak dapat menggugat kasus ini sebagai delik pidana. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Artinya pengadilan tidak bisa memidanakan seseorang lantaran ketidakmampuannya membayar utang. NASIHAT / PENDAPAT HUKUM YANG DIBERIKAN KONSULTAN Wanprestasi dan penggelapan merupakan ranah hukum yang berbeda, surat perjanjian kredit merupakan sebagai salah satu bukti kuat adanya perjanjian perdata, maka kejadian kasus anda masuk dalam wanprestasi.karena pada awalnya anda sudah pernah melakukan pembayaran cicilan yang pertama namun tidak bisa lanjut mencicil bahkan menjual barang cicilan anda berupa handphone karena suatu keadaan yang terpaksa dan kebutuhan yang tidak terduga sebelumnya. Sedangkan penggelapan tidak ada perjanjian pada awalnya seperti kontrak/perjanjian tertulis lainnya. Proses pidana jika hal ini dilakukan, maka tidak akan menghasilkan ganti kerugian bagi pihak PT. Karena tujuan pidana untuk memberikan efek jera kepada pelakunya, sehingga jika pihak yang dirugikan menginginkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya maka dia harus menempuh gugatan secara perdata. pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Artinya pengadilan tidak bisa memidanakan seseorang lantaran ketidakmampuannya membayar utang. Dalam kasus hukum anda sebagai pihak yang dianggap merugikan pihak PT dalam hal perjanjian kredit handphone, solusi yang bisa anda lakukan adalah melakukan upaya damai, temui dengan baik-baik PT tersebut, ceritakan secara detail kondisi perekonomian anda dan serta pengeluaran yang cukup besar biaya sakitnya isteri anda disertai barang bukti berupa kuitansi/resep dokter/biaya dokter dan sebagainya dan jangan lupa membawa saksi yang dapat mneguatkan dalil-dalil atau alasan anda seperti isteri, tetangga, saudara anda. Tawarkan solusi damai yang pasti dari saudara kepada PT tersebut untuk tetap membayar cicilan yang telah disepakti bersama hingga selesai/lunas, sehingga pihak PT tidak merasa dirugikan oleh anda. Kemudian jangan lupa untuk meminta maaf karena hal tersebut terjadi diluar dugaan dan suatu hal karena keadaan terpaksa. Terimakasih Semoga bermanfaat.