Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Desy

    Slamat malam, Saya ingin bertanya, suami sy terjerat kasus pasal 372 ,, Menggadai kn mobil bos ny ,tidak samapai 40jt, dan korban ny pun tau kalau mobil itu sudah di gadai sma suami, dan alamat gadai nyavpun di kasih tau ,tetapi beliau melaporkan suami ke kapolda,, Tetapi sang korban sudah mencabut laporan nya ,, tapi berkas lanjutan nya sudah turun,,, jadi suami harus nunggu sidang dulu,, Kira kira brpa lama disana, atau bisa kah langsung bebas ,, Mohon jawaban nya , trimaksih

  • Dijawab Oleh -

    Oleh: Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (Penyuluh Hukum Madya). Terkait proses hukum yang menimpa suami Ibu Desy, perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana ada 2 jenis delik, yaitu delik biasa dan delik aduan. Dalam Delik biasa perkara dapat diproses tanpa persetujuan korban. Sedangkan dalam delik aduan, suatu perkara dapat diproses jika aduan atau laporan dari korban. Melihat penjelasan Ibu, dapat disimpulkan bahwa delik yang digunakan pihak kepolisian untuk menjerat suami Ibu adalah delik biasa yaitu mengenai penggelapan, yang mana meskipun sudah dicabut pengaduannya, suami Ibu masih tetap dituntut dan ditahan. Penggelapan sendiri diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dalam aturan tersebut, penyewa mobil hanya memiliki hak untuk menikmati mobil sewa, kenyataannya penyewa memperlakukan mobil sewa sebagaimana miliknya sendiri dan menggadaikan mobil sewa tersebut. Aturan lain terkait gadai adalah Pasal 480 ayat (2) KUHP menentukan bahwa “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang telah menggadaikan mobil dalam status sewa, bahwa pihak yang menggadaikan dikenakan sanksi pidana sebagaimana pasal 480 KUHP. Pihak yang menyewa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan miliknya sendiri, melainkan milik yang menyewakan sehingga telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak ada alasan pemaaf atau pembenar menggadaikan mobil sewa. Penahanan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan dapat diperpanjang. Penahanan dapat dilanjutkan jika tersangka dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.” Melihat dari kasus yang menimpa suami Ibu Desy, penahanan suami Ibu baru pada tahap penyidikan. Jangka waktu penahanan adalah 20 (duapuluh) hari. Penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari). Meski demikian, tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi). JIka setelah waktu enam puluh hari penahanan, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Demikian penjelasan ini disampaikan sebagai pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan/penetapan pengadilan. Dasar Hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana