Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Febri

    Dalam UU SPPA pasal 32 menyatakan penahanan terhadap anak tidak boleh di lakukan , tetapi dalam UU SPPA menyatakan penahanan terhadap anak harus dengan syarat 1. Berumur 14 tahun atau lebih dan 2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih Jadi pertanyaan saya ancaman pidana 7 tahun atau lebih terhadap anak itu , tindak pidana yang bagaimana??

  • Dijawab Oleh -

    Pertanyaan Konsultasi Hukum online dijawab oleh: Penyuluh Hukum Ahli Madya, Sudaryadi, S.Ag.,SH.,M.Si. Terima kasih telah berkonsultasi dengan kami. Sebelum menjelaskan kepada pokok inti pemasalahannya akan kami jelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenahi sistem peradilan pidana anak. Di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1 yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengn hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam pelaksanaan proses Peradilan Pidana Anak harus dilaksanakan dengan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan hak dan pemidanaan dan upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. (pasal 2 UU 11/2012 SPPA). Dalam pasal (5) ayat 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan kembali kepada semula, dan bukan pembalasan. Salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana anak yaitu dalam bentuk diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana dengan syarat : 1. Diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 2. Bukan pengulangan tindak pidana. Jalan damai dapat berupa ganti rugi dengan ikut pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Dalam hal penahanan anak sebenarnya diusahakan dihindari dalam proses peradilan pidana anak dan merupakan upaya terkhir apabila sangat dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, apalagi apabila ada jaminan orang tua/wali dan/atau lembaga anak bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (pasal 32 ayat 1 UU SPPA). Tetapi apabila penahanan harus dilakukan maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih; 2. Harus ada surat penahanan; 3. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi; 4. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Terkait dengan pertanyaan Saudara syarat dilakukan penahanan anak setelah usia 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana yang tuntutan/ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, maksud dari syarat ini misalanya seorang anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih yang melakukan tindak pidana sesuai pasal 338 KUHP yaitu: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun” Tindak pidana pasal 338 sesuai Kitab Undang-Undang Pidana di atas adalah melakukan tindakan pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman/tuntutan pidana sampai 15 (lima belas) tahun penjara, artinya ketika seorang anak telah berusia 14 (empat belas) tahun dan melakukan perbuatan pidana seperti dalam pasal 338 KUHP maka sudah dapat dilakukan penahanan demi kepentingan penyidikan. Contoh kasus pasal 338 di atas hanya merupakan contoh, dan dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus lain yang tuntutannya/ancamannya 7 (tahun) atau lebih sesuai dengan aturan perundang-undangan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.