Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • amin

    saya memiliki tanah atas nama kakek saya, tiap tahun saya bayar PBB nya kemarin 10 agustus 2019 saya ke bank BRI mau bayar PBB nya katanya sudah tidak ada no SPPT atas nama kakek saya. terus saya ke kantor pendapatan daerah mau tayakan soal hilangnya SPPT atas nama kakek saya, katanya orang dinas sudah ada yg balik nama atas tanah itu . padahlan kami sekeluarga tidak perna menjual itu tanah. kamis sekeluarga heran kenapa bisa berubah dalam beberapa bulan saja... padahalan kami sudah tunjukan bukti pembayaran PBB dari tahun 1999 - 2018... kira kira saya harus melapor kemana lagi ya pak

  • Dijawab Oleh -

    oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum). Saya memiliki tanah atas nama kakek saya, tiap tahun saya bayar PBBnya kemarin 10 Agustus 2019 saya ke bank BRI mau bayar PBBnya katanya sudah tidak ada no SPPT atas nama kakek saya, terus saya ke kantor pendapatan daerah mau tanyakan soal hilangnya SPPT atas nama kakek saya, katanya orang dinas sudah ada yang balik nama atas nama tanah itu padahal kami sekeluarga tidak pernah menjual itu tanah. Kami sekeluarga heran kenapa bisa berubah dalam beberapa bulan saja...padahal kami sudah tunjukan bukti pembayaran PBB dari tahun 1999-2018..kira-kira saya harus melapor kemana lagi ya pak? III. PELAKSANAAN KONSULTASI HUKUM. Konsultasi hukum online, tanggal pertanyaan 24 Agustus 2019 pukul 16:31:36. Diterima oleh JFT pada 26 Agustus 2019. IV. NASIHAT YANG DIBERIKAN KONSULTAN TERMASUK ASPEK YURIDISNYA. Terkait masalah Anda, ada beberapa hal/informasi yang belum/tidak ada diketahui, yaitu terkait tanah siapa yang mengkuasai. Apakah tanah itu dikuasai/dalam arti ditinggali/dibangun atau tidak oleh Anda/kakek/keluarga Anda dan ada/tidaknya bukti kepemilikan tanah tersebut. Namun dengan terbatasnya informasi saudara, dapat kami sampaikan sebagai berikut : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. SPPT sekedar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Selain itu, SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Terkait persoalan saudara perlu diperhatikan nama yang tercantum di sertifikat kepemilikan objek pajak (dalam hal ini tanah) apakah sama dengan nama yang tercantum dalam SPPT PBB. Perbedaan dapat terjadi apabila nama yang tercantum di sertifikat berbeda dengan nama yang tercantum dalam SPPT PBB. Oleh karena itu, nama di sertifikat kepemilikan tanah dapat berbeda dengan SPPT PBB. Hal tersebut dapat terjadi karena pemilik tidak melakukan balik nama SPPT PBB setelah terjadi peralihan hak atau balik nama sertifikat atas suatu tanah dan bangunan. Dalam pembayaran PBB, Anda perlu menyesuaikan Nomor Objek Pajak (NOP). Kondisi lainnya adalah SPPT PBB hanya mencantumkan nama salah satu pemilik saja, walaupun pemilik objek pajak tersebut lebih dari satu orang. Berkaitan dengan masalah Anda, maka Anda perlu memahami bahwa tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang sah adalah sertifikat. Apabila SPPT PBB dihadapkan/dibenturkan dengan bukti kepemilikan seperti sertifikat hak atas tanah yang dimiliki pihak lain, maka SPPT PBB tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan. Berdasarkan informasi Anda bahwa Anda dan keluarga tidak pernah menjual tanah, maka yang perlu dilakukan adalah mengecek ke Kantor Badan Pertanahan setempat mengenai ada tidaknya penerbitan bukti kepemilikan tanah yang disengketakan juga mengenai keaslian sertifikat kepemilikan tanah (apabila ada pihak lain yang memiliki sertifikat). Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), menyatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Jadi, Anda berhak untuk melakukan pengecekan data yuridis dan data fisik suatu tanah, termasuk mengecek apakah suatu sertipikat tanah asli atau tidak. Jika anda/keluarga merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut, bawalah sertipikat asli untuk dicocokkan dengan buku tanah yang disimpan oleh BPN berikut dokumen pribadi lainnya (KTP, KK, dll). Selain itu, anda juga bisa meminta bantuan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengecek keaslian sertipikat tanah tersebut, namun prosedurnya juga sama, yaitu PPAT tersebut akan membawa sertipikat tersebut untuk dicocokkan dengan buku tanah yang disimpan di BPN. Apabila yang terjadi adalah adanya penerbitan sertipikat tanpa adanya jual beli sebelumnya atau Anda dan keluarga tidak memiliki sertipikat kepemilikan maka yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : Apabila penguasaan tanah tersebut ada pada Anda/keluarga, perlu diketahui bahwa mengenai sengketa tanah, hal yang menjadi kunci adalah ada atau tidaknya alas hak yang sah terhadap tanah yang dapat dibuktikan dengan keberadaan sertifikat tanah yang bersangkutan, yang bisa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), jika tidak ada maka pembuktian dapat dilakukan dengan keterangan dari saksi-saksi yang terkait dengan penguasaan tanah yang bersangkutan. Perlu diketahui juga bahwa pendaftaran dapat dilakukan oleh orang yang menguasai secara fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan memenuhi syarat dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997: a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 menyatakan bahwa : (2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Berdasarkan Pasal di atas maka Anda/keluarga Anda dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat. Demikian semoga dapat mencerahkan. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan.