Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Fitri

    assalamualaikum wr wb maaf bapak atau ibuk terhormat. saya inisial V (20). memiliki masalah dan saya tidak bisa menyelesaikan nya . saya punya temen namanya inisial W (21) minjem uang kurang lebih 1.2 juta. menurut saya itu adalah uang yang cukup besar karena saya hanya mahasiswa dan bila mendapat kan itu cukup berat bagi saya. karna saya gak kerja . pada awal masalah saya menagih dengan bijaksana dan halus saya mencoba memaklumi nya . selang 2 tahun tanpa kabar saya menagih lagi. namun jawaban temen saya malah mengejek atau menjelek kan saya dengan perkataan. " gak punya otak ! Saya tau perihal pekerjaan nya pas pas an saya maklumi tapi gaya nya tidak mencerminkan keadaan nya. tapi mewah kayak orang kaya. Saya mondok dan saya kuliah setelah itu dia mengatai saya " mana pondok an nya kamu kok gitu " jelas itu menurut saya mengganggu pikiran saya karena menurut saya perkataan itu hantui masa belajar saya dan saya di bilang "sok pintar saya juga kuliah saya juga pintar " kenyataan nya dia gak kuliah alias dia kuliah tapi berhenti tengah jalan masalah saya saya merasa nama saya di jelek kan dan di pojok kan karena mau tidak mau itu sangat menggangu fikiran saya untuk melangsungkan kegiatan belajar saya saya tau uang gak di bawa mati tapi untuk saat ini memang saya butuh banget makanya saya nagih.. mohon bantuan nya apakah pengaduan saya mengandung pencemaran karena saya merasa di cemar kan saya juga masih punya bukti bukti Percakapan nya .. terimakasih wassalam Untuk Konsultasi hukum bisa melalui laman LSC.bphn.go.id . Terima kasih Tampilkan kutipan teks Ikon Kesalahan Alamat tidak dapat ditemukan Pesan Anda tidak terkirim ke lsc.bphn.go.id@gmail.com karena alamat tersebut tidak dapat ditemukan, atau tidak bisa menerima email. PELAJARI LEBIH LANJUT Tanggapannya: 550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser g128sor1204298wmg.3 - gsmtp ---------- Forwarded message ---------- From: Nadhira_Zidny 12 To: lsc.bphn.go.id@gmail.com Cc: Bcc: Date: Thu, 22 Aug 2019 09:49:23 +0700 Subject: konsultasi assalamualaikum wr wb maaf bapak atau ibuk terhormat. saya inisial V (20). memiliki masalah dan saya tidak bisa menyelesaikan nya . saya punya temen namanya inisial W (21) minjem uang kurang lebih 1.2 juta. menurut saya itu adalah uang yang cukup besar karena saya hanya mahasiswa dan bila mendapat kan itu cukup berat bagi saya. karna saya gak kerja . pada awal masalah saya menagih dengan bijaksana dan halus saya mencoba memaklumi nya . selang 2 tahun tanpa kabar saya menagih lagi. namun jawaban temen saya malah mengejek atau menjelek kan saya dengan perkataan. " gak punya otak ! Saya tau perihal pekerjaan nya pas pas an saya maklumi tapi gaya nya tidak mencerminkan keadaan nya. tapi mewah kayak orang kaya. Saya mondok dan saya kuliah setelah itu dia mengatai saya " mana pondok an nya kamu kok gitu " jelas itu menurut saya mengganggu pikiran saya karena menurut saya perkataan itu hantui masa belajar saya dan saya di bilang "sok pintar saya juga kuliah saya juga pintar " kenyataan nya dia gak kuliah alias dia kuliah tapi berhenti tengah jalan masalah saya saya merasa nama saya di jelek kan dan di pojok kan karena mau tidak mau itu sangat menggangu fikiran saya untuk melangsungkan kegiatan belajar saya saya tau uang gak di bawa mati tapi untuk saat ini memang saya butuh banget makanya saya nagih.. mohon bantuan nya apakah pengaduan saya mengandung pencemaran karena saya merasa di cemar kan saya juga masih punya bukti bukti Percakapan nya .. ----- Message truncated -----

  • Dijawab Oleh -

    oleh: Mursalim, S.H. (Penyuluh Hukum). Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Yth. Saudari Fitri di Provinsi Jawa Timur, maka atas pertanyaan Saudari dapat saya sampaikan sebagai berikut: Dari persoalan yang Anda sampaikan, nampakya Anda V (20) dan W (21) adalah tadinya teman baik namun hubungan tersebut memburuk sejak adanya hutang piutang. Memang persoalan hutang piutang adalah persoalan yang cukup pelik untuk diselesaikan, apalagi menyangkut keluarga maupun pertemanan. Bukan Anda saja yang mengalami masalah seperti itu, saya pun juga. Dari sisi hukum, sebenarnya antara hutang dengan pencemaran nama baik merupakan dua hal yang berbeda. Utang piutang merupakan masalah Perdata, sedangkan pencemaran merupakan masalah Pidana. Sehingga hutang piutang belum tentu dapat dipidana. Pada dasarnya Utang adalah suatu kewajiban seseorang yang harus ditunaikan kepada orang lain. Dalam hal ini pada umumnya peminjam disebut sebagai debitur. Dan pemberi pinjaman disebut kreditur. Dalam agama, hutang bukan persoalan ringan karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli waris karena bisa dibawa mati. Terjadinya utang piutang, pada umumnya diawali dengan perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun perjanjian utang piutang lebih baik dilakukan dengan perjanjian tertulis karena tercatat baik jumlah, tanggal, dan waktu sehingga dapat memberikan bukti yang kuat. Namun apabila dilakukan secara lisan maka Anda akan mengalami kesulitan untuk menagihnya. Perjanjian Utang Piutang Pada dasarnya menurut hukum Perdata, segala utang piutang dijamin dengan harta benda si berutang. Segala kebendaan si berutang (debitur) menjadi jaminan atas hutang-hutangnya. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Walaupun begitu tidak mudah untuk meminta kembali benda atau uang yang telah dipinjamkan kepada orang lain. Dan, pada kenyataannya pengembalian ada yang mudah dan ada sulit sehingga terpaksa harus melalui proses hukum. Namun ada baiknya dilakukan secara kekeluargaan lebih dahulu, sebelum dibawa ke jalur hukum. Adapun, teman Anda W (21), yang meminjam uang kepada Anda sebesar + Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka saya mengasumsikan bahwa Anda memberikannya dengan suatu perjanjian. Pada dasarnya perjanjian dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) terjemahan Prof. Subekti, yang didefinisikan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak sebagai subyek hukum, harus memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian menurut hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Sehingga apabila keempat syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat, termasuk dalam hutang piutang sah. Sehingga kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian tersebut. Akibat perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas pacta sun servanda Pasal 1338 KUHPerdata, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.” Dengan demikian, pengertian/definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Perihal Menyelesaikan Utang Suatu persoalan dalam utang piutang adalah dimana orang yang berhutang tidak menepati janji untuk membayar kembali. Dari sisi hukum itu merupakan bentuk inkar janji (wanprestasi). Terkait permasalahan Anda tersebut, dapat disampaikan disini cara menagih hutang menurut hukum sebagai berikut : 1. Anda dapat menegur secara baik-baik kepada orang yang meminjam uang anda baik lewat telepon, atau datang langsung kepada yang berhutang. Kemukakan maksud anda bahwa hutang tersebut jatuh tempo dan harus dikembalikan. 2. Ada 2 macam tipe hutang: satu dengan perjanjian kedua dengan lisan Jika ada perjanjiannya maka tunjukan pasal yang menyatakan hutangnya jatuh tempo disertai cara pelunasan atau sangsinya. Jika tidak ada perjanjiannya maka usahakan dengan membawa saksi yang mengetahui adanya hutang tersebut. 3. Atau anda dapat membuat semacam surat Somasi atau teguran kepada yang berhutang yang isinya agar segera melunasi hutang tersebut. Kemukakan bahwa hutang tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik, tetapi jika tidak maka akan diselesaikan secara hukum. 4. Jika yang berhutang sulit untuk ditagih hutangnya maka cara yang dapat ditempuh menurut hukum: • Datang kepada orang tuanya atau saudaranya secara baik-baik, kemudian kemukakan bahwa yang berhutang tersebut harus segera melunasi hutang tersebut karena anda membutuhkan uang tersebut. Pihak lain ini yang berperan sebagai mediator tersebut, diharapkan mampu membantu orang yang berhutang tersebut; • Terangkan kepada pihak yang berhutang bahwa Hutang piutang dalam hukum biasanya masuk dalam perbuatan perdata jika terdapat perjanjian yang membuatnya. Sanksinya oleh pengadilan dapat dengan sita jaminan. 5. Cara lainnya agar hutang tersebut dapat ditagih yaitu memperbaharui perjanjian hutang (novasi) yang telah ada atau buat perjanjian baru di atas materai dan merubah cara pembayaran agar lebih mudah dengan cara cicilan. Hutang sebagai Wanprestasi Dalam hal seseorang tidak mau membayar hutang atau berlarut-larut, maka hal tersebut sebagai ingkar janji/cedera janji (wanprestasi). Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya” Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk wanprestasi : a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Tatacara Menyatakan debitur wanprestasi 1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri. 2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Utang Piutang dari Hak Asasi Manusia Mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang” Ini berarti, walaupun ada laporan tersebut, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang. Mengenai Pencemaran Nama Baik Anda dengan teman W (21) yang tadinya mempunyai hubungan baik, namun karena adanya utang piutang yang tidak terselesaikan. Maka hubungan tersebut memburuk bahkan menjurus saling mengejek satu sama lain sehingga menyebabkan pencemaran nama baik. Kemudian Anda membuat pengaduan. Namun, pengaduan yang dilakukan apakah sudah disertai dengan bukti yang kuat. Untuk itu anda harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pencemaran nama baik sebagaimana diatur pada hukum pidana. Mengenai “pencemaran nama baik” diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dikenal sebagai “penghinaan”. Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Ketentuan Pasal 310 KUHP berbunyi: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah : 1. dengan sengaja; 2. menyerang kehormatan atau nama baik; 3. menuduh melakukan suatu perbuatan; 4. menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Dari ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa: 1. menista dengan lisan (smaad) - Pasal 310 ayat (1), 2. menista dengan surat (smaadschrift) - Pasal 310 ayat (2). Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat). Maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sekalipun tindakan seseorang telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik. Namun demikian menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dapat dihukum, apabila tuduhan itu dilakukan : 1. Demi membela "kepentingan umum"; atau 2. Karena terpaksa untuk "membela diri". Pasal 310 ayat (3) menyatakan: "Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri." (R. Soesilo,1995: 225). Jadi, apabila dapat dibuktikan bahwa yang dilakukannya perbuatan menista atau menista dengan tulisan itu adalah untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Maka orang itu dapat dibebaskan. Pertanyaannya, siapa yang menentukan perbuatan itu merupakan pembelaan terhadap kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri? Untuk menjawab hal ini, maka dapat dilihat Pasal 312 KUHP di mana ditentukan di situ bahwa patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan Hakim. Penghinaan Ringan Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.