Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 6 April 2019

    Heri

    Saya mendapat ancaman lewat WA kalau foto porno saya akan di munculkan atau di sebarkan melalui media sosial Dapat di kenai pasal apa saja dan berapakah hukumannya

  • 28 April 2019

    Dijawab Oleh -

    Drs. Wahyudi, M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya). Menjawab pertanyaan Sdr. HERI terkait penyebaran foto porno di media social dapat dijelaskan sebagai berikut : I. Perbuatan mengancam melalui media elektronik (WA) Jika perbuatan pelaku hanya sebatas ancaman yang dilakukan melalui media elektronik maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016, dengan bunyi sebagai berikut : Pasal 29 UU ITE : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B UU 19/2016 : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). II. Apabila ancaman benar-benar dilaksanakan maka dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perlu diketahui bahwa masalah pornografi telah diatur secara tegas oleh Undang undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Alat kelamin; atau f. Pornografi anak. Jadi berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tersebut, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana pertanyaan Sdr. Heri dapat dijerat sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 6 miliar (pasal 29 UU Pornografi). Masih relevan dengan masalah foto-foto telanjang, pasal 8 UU Pornografi menyatakan bahwa, setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pelanggaran terhadap pasal 8 tersebut diancam sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 miliar (pasal 34 UU Pornografi). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bukan hanya fotografernya maupun penyebar foto-foto telanjang di social media saja yang terancam sanksi pidana, orang yang menjadi model foto-foto telanjangnya pun dapat dikenai sanksi. 2. Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selain diatur oleh UU Pornografi, menyebarkan foto-foto telanjang di social media juga merupakan pelanggaran terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran pasal tersebut di atas ada ancaman sanksi pidanya pada pasal 45 ayat (1) UU ITE berupa penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan semoga bermanfaat. Dasar Hukum : 1. Undang Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 2. Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.