Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 3 April 2019

    rahmat hidayat

    YTH Pengasuh rubik konsultasi-hukum.com. Dulu saya ada menjalankan bisnis jual beli karet, dan saya ada meminjam uang kpd abg ipar saya utk menutupi kekurangan modal sebesar Rp40 juta, dengan perjanjian lisan bahwa saya akan memberi keuntungan Rp4juta kpd abg ipar saya setiap bulan nya, diluar dari uang yg saya pinjam td. 3 bulan pertama bisnis saya berjalan lancar n saya bisa menyetor keuntungan Rp 4 juta tiap bulannya, Masuk bulan ke 4 bisnis saya mengalami kerugian hingga saya bangkrut n tdk bisa utk membayar hutang kpd abg ipar saya. Saya uda cicil hutang saya sbesar Rp5juta, tp karna kondisi keuangan saya juga sulit, saya akhirnya bicarakan lg dgn cara kekeluargaan dgn abg saya bahwa saya cuma sanggup cicil Rp2juta perbulan nya, tp itu justru yg membuat abg ipar saya marah n mengatatan kalau dia akan melaporkan saya kepolisi.. Pertanyaan saya, apakah kasus saya ini masuk dlm pidana atau perdata...?? Mohon pencerahan nya.. Sesudhnya saya ucapkan trima kasih..

  • 17 Juni 2019

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Mugiyati, S.H., M.H. Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Merujuk pada pertanyaan yang Saudara berikan, terdapat beberapa informasi yang kurang jelas, yang antara lain mengenai: 1. Kerja sama yang dilakukan oleh Saudara, bukan dengan badan hukum (Perseroan Terbatas), melainkan antara pribadi dengan pribadi; 2. Tidak diaturnya ketentuan mengenai Bagi Hasil yang diatur dalam perjanjian, apakah didasarkan pada keuntungan usaha setiap bulannya atau ada syarat-syarat lain yang diatur sebagai pengecualian atas ketentuan pembagian deviden tersebut. 3. Sejak bulan keempat berjalannya usaha, Saudara tidak pernah memberikan bagi hasil dimaksud sampai dengan sekarang. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) terjemahan didefinisikan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Pasal 19 ayat (2)Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut: Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Kasus yang saudara hadapi bila didasarkan pada aturan-aturan sebagaimana disebutkan diatas bukan termasuk kategori perbuatan pidana, melainkan hanya bersifat perdata, namun dari sisi karena utang piutang yang saudara lakukan tidak dilakukan berdasarkan perjanjian secara tertulis, maka perlu dilakukan perjanjian secara tertulis sesuai dengan hukum perjanjian dimana isi perjanjian tersebut berisikan kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus hutang piutang tersebut. Terima kasih atas pertanyaan Anda, semoga jawaban ikami dapat membantu. Dasar hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia