Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 31 Maret 2019

    P Advent Christian S P

    1. Apa yang dimaksud Sidang Yustisi Pelanggaran Bangunan? 2. Apakah ketika Sidang Yustisi dilaksanakan, Sanksi PemBongkaran Bangunan Melanggar Terhapuskan? 3. Apakah yang terjadi dan Apakah Sanksi yang berikan kepada oknum, ketika Sidang Yustisi pelanggaran bangunan, membuat Sanksi Pembongkaran BangunAn terhapuskan ?

  • 9 Mei 2019

    Dijawab Oleh -

    Di jawab oleh: Penyuluh Hukum Ahli Muda, Asiyah Budiarti, SH. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung. ULASAN : Terima kasih atas pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama anda adalah “Apa yang dimaksud sidang Yustisi Pelanggaran Bangunan”sebelum saya menjelaskan pertanyaan anda terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai hal-hal yang terkait Izin Mendirikan Bangunan  Seperti yang telah kita ketahui secara umum untuk mendirikan bangunan diperlukan Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009 Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 36/2005). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan harus memiliki izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 36/2005). Permohonan IMB harus dilengkapi dengan (Pasal 15 ayat (1) PP 36/2005) : a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau bukti perjanjian pemanfaatan tanah; b. Data Pemilik Bangunan Gedung; c. RencanaTeknis Bangunan Gedung; dan d. Hasil Analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dan pertanyaan pertama anda : 1. Apa yang dimaksud dengan Sidang Yustisi Pelanggaran Bangunan ? Arti Yustisi secara bahasa adalah segala suatu “penegakan hukum” atau “razia” yang berhubungan dengan kehakiman,peradilan, atau penegakan hukum yang bertujuan membantu tugas kehakiman dalam memberantas pelaku tindak pidana. dan apabila yang dimaksud Sidang Yustisi Pelanggaran Bangunan adalah Proses Persidangan untuk memutuskan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pemilik bangunan yang melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan adanya sidang yustisi bangunan ini diharapkan ada efek jera bagi pemilik bangunan yang melanggar IMB. Pertanyaan anda selanjutnya : 2. Apakah ketika sidang Yustisi dilaksanakan, sanksi pembongkaran Bangunan Melanggar Terhapuskan? Saya akan menjelaskan pertanyaan anda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari pertanyaan anda akan saya jelaskan tahapan-tahapan apabila terjadi pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan : Untuk syarat bangunan gedung diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam BAB IV. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama: UmumPasal 7, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung." Pasal 7, ayat (2) "Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan." Bagian Kedua: Persyaratan Administratif Bangunan Gedung. Pasal 8, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi: a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; b. status kepemilikan bangunan gedung; dan c. izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung " Mengenai tidak sesuainya suatu bangunan gedung dengan IMB yang diberikan, Pasal 44 menyatakan sebagai berikut: “Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.” Sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan pembangunan; c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. Perintah pembongkaran bangunan gedung. Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Bangunan Gedung di atas sejalan dengan ketentuan sanksi dalam Pasal 114 jo. Pasal 7 ayat (3) PP 36/2005, dimana sanksi yang diberikan diawali dengan peringatan tertulis, yang jika tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan. Yang mana jika tidak juga ditaati sanksi-sanksi yang telah diberikan sebelumnya, pemilik bangunan gedung dapat dikenakan sanksi berupa penghentian tetap bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung dan perintah pembongkaran bangunan gedung. Oleh karena itu, memang bangunan tersebut dapat dilakukan pembongkaran jika tidak dilakukan upaya penyesuaian bangunan gedung dengan IMB yang ada. Jika anda berdomisili di DKI Jakarta maka aturan yang diberlakukan adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Soal fisik bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, menurut Pasal 283 ayat (1) jo. Pasal 144 ayat (2), kepada pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50 juta. Sebagaimana disebutkan di atas, pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai izin dapat berakibat setiap pemilik, pengguna, penyedia jasa konstruksi dan pengelola bangunan gedung dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan (“SP”) yang hanya dikenakan 1 (satu) kali terhadap pelanggaran. Jika pemilik, pengguna, penyedia jasa konstruksi dan pengelola bangunan gedung tidak mematuhi SP, maka akan dilakukan penyegelan (bagian dari pembatasan kegiatan yang mencakup : a. penyampaian surat segel; b. pemasangan papan segel; dan/atau c. penutupan lokasi. Dalam hal sanksi-sanksi sebelumnya tidak dipatuhi, dapat dilakukan pembongkaran dengan pemberian sanksi SPB (Surat Perintah Bongkar). Dan sebagai SANKSI ADMINISTRATIFterdapat dalam Pasal 282 (1) Setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, pengelola bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan IMB; f. pencabutan IMB; g. pembekuan SLF; h. pencabutan SLF; i. pembekuan IPTB; j. penurunan golongan IPTB; k. pencabutan IPTB; l. pencabutan persetujuan rencana teknis bongkar; m. pembekuan persetujuan rencana teknis bongkar; n. pengenaan denda; atau o. perintah pembongkaran bangunan gedung. (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. Pertanyaan Anda berikutnya : 3. Apakah yang terjadi dan Apakah Sanksi yang berikan kepada oknum,ketika sidang Yustisi pelanggaran bangunan,membuat Sanksi Pembongkaran Bangunan terhapuskan ? Sanksi yang berikan kepada oknum ketika sidang Yustisi pelanggaran bangunan terdapat dalam Bagian Keempat Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung : Pembongkaran. Paragraf 2: Penetapan Pembongkaran. Pasal 91, ayat (2): "Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi; b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau c. bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 91, ayat (6): "Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran." Pasal 115, ayat (2): "Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran." Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 46 ayat (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup. (3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. (4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Pertama Umum Pasal 113 (1) Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. perintah pembongkaran bangunan gedung. (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa konstruksi. Bagian Kedua Pada Tahap Pembangunan Pasal 114 (1) Pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 89 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan. (3) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung. (4) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung. (5) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh pemerintah daerah atas biaya pemilik bangunan gedung. (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah, pemilik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan. (7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung. Pasal 115 (1) Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung. (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Disarankan, sebelum Anda menerima sanksi berupa peringatan tertulis, alangkah baiknya Anda memperbaiki IMB melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor walikota kota administrasi sesuai lokasi bangunan anda, yang sesuai dengan kondisi fisik bangunan Anda. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dijawantahkan didalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung PASAL KETERANGAN PASAL Pasal 3 (1) Setiap pemilik, pengguna, penyedia jasa konstruksi dan pengelola bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. surat peringatan (SP); b. pembatasan kegiatan; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin; e. penurunan golongan IPTB; f. pengenaan denda; dan/atau g. perintah pembongkaran bangunan gedung. Pasal 4 Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi kegiatan : a. pembangunan; b. pemanfaatan; c. pelestarian; dan/atau d. pembongkaran bangunan gedung. Surat Peringatan Pasal 6 (1) SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dikenakan terhadap pelanggaran sebagai berikut : a. pembangunan bangunan gedung tanpa izin; b. pembangunan bangunan gedung tidak sesuai izin; c. pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidak dilaksanakan oleh pelaksana; d. pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidak diawasi oleh pengawas pelaksanaan yang disyaratkan; e. penggunaan bangunan gedung tanpa SLF; f. penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai SLF; g. bangunan gedung yang sudah habis masa berlaku SLF dan tidak diperpanjang; h. bangunan gedung yang dimanfaatkan dengan SLF tetapi tidak dilakukan pemeliharaan oleh divisi pemeliharaan bangunan gedung yang disyaratkan; • i. perubahan fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai izin; j. pembongkaran bangunan gedung pelestarian golongan A dan golongan B tanpa izin; k. pembongkaran bangunan gedung tanpa PRTB; I. pelaku teknis bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban, tanggung jawab dan larangan; dan/atau m. pembangunan bangunan gedung tidak memasang papan proyek. SANKSI PIDANA Pasal 45 (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dikenakan terhadap penyelenggara bangunan gedung yang melakukan pelanggaran. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan penyidikan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengajukan penyelenggara bangunan ke pengadilan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah dikenakan sanksi SP. (5) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPNS Dinas/Suku Dinas. Pasal 46 (1) Setiap pemilik, pengguna, penyedia jasa konstruksi dan pengelola bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. surat peringatan (SP); b. pembatasan kegiatan; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin; e. penurunan golongan IPTB; f. pengenaan denda; dan/atau g. perintah pembongkaran bangunan gedung. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi kegiatan : a. pembangunan; b. pemanfaatan; c. pelestarian; dan/atau d. pembongkaran bangunan gedung. (1) SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dikenakan terhadap pelanggaran sebagai berikut : a. pembangunan bangunan gedung tanpa izin; b. pembangunan bangunan gedung tidak sesuai izin; c. pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidak dilaksanakan oleh pelaksana; d. pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidak diawasi oleh pengawas pelaksanaan yang disyaratkan; e. penggunaan bangunan gedung tanpa SLF; f. penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai SLF; g. bangunan gedung yang sudah habis masa berlaku SLF dan tidak diperpanjang; h. bangunan gedung yang dimanfaatkan dengan SLF tetapi tidak dilakukan pemeliharaan oleh divisi pemeliharaan bangunan gedung yang disyaratkan; • i. perubahan fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai izin; j. pembongkaran bangunan gedung pelestarian golongan A dan golongan B tanpa izin; k. pembongkaran bangunan gedung tanpa PRTB; I. pelaku teknis bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban, tanggung jawab dan larangan; dan/atau m. pembangunan bangunan gedung tidak memasang papan proyek. (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dikenakan terhadap penyelenggara bangunan gedung yang melakukan pelanggaran. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan penyidikan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengajukan penyelenggara bangunan ke pengadilan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah dikenakan sanksi SP. (5) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPNS Dinas/Suku Dinas. (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), penyidik berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernbuat berita acara setiap melaksanakan tindakan yang menyangkut : a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penyitaan barang; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; dan f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI. Menjawab pertanyaan Anda, apakah sanksi pembongkaran bangunan yang melanggar terhapuskan, menurut kami disesuaikan dengan putusan sidang yustisi. Jika putusan sidang berupa sanksi-sanksi selain sanksi pembongkaran bangunan telah dilaksanakan atau ditaati, maka sanksi pembongkaran bangunan yang melanggar terhapuskan. Sekian dan terimakasih, semoga bermanfaat