Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • simon petrus

    jadi gini kakak saya dijakarta sedang mengalami ketakutan, dia bekerja di suatu advokat pengacara namun karna dia tidak nyaman maka dia keluar dari lembaga hukum tersebut setelah 3 minggu bekerja. awalnya pengacara tersebut berjanji akan membayarnya tanggal 2 april namun smalam kakak saya wa kan pengacara tersebut dengan kata kata "malam pak, saya ingin bertanya apakah bisa nanti gajinya di kirim di atm bca atau BTN namun pengacara tersebut mengatakan" dasar rempong, belum tanggal gajian udah nanyak gaji kamu itu mental yg lemah dari si kawanmu"dan kakak saya hanya menjawab maaf pak terimahkasih atas hinaan dan saya minta maaf, lalu pengacara tersebut malah menanyakan hinaan apa yg saya lakukan samamu saya akan laporkan ke polisi dan kakak saya takut dan tidak membalas hari ini dia di wa oleh pengacara tersebut bahwa gaji dia tidak akan diberikan karna menggelapkan nomor perusahaan yg dilakukan teman saya yg saya pertanyakan apakah kakak saya bersalah? dan apakah perlakuan pengacara itu pantas ke kakak saya yg sama sekali tidak ada kaitan dengan pengelapan nomor yg dilakukan temannya

  • Dijawab Oleh -

    RR. Yuliawiranti, S.H., C.N., M.H. (Penyuluh Hukum Madya). Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh Klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa dijelaskan terlebih dahulu, pada dasarnya, penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 19 Tahun 2016). Tentunya, pelaku dapat dijerat apabila ia memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. 2. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 3. Bahwa Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 4. Bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. 5. Bahwa sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. 6. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dikaitkan dengan permasalahan hukum yang disampaikan klien yaitu apakah kakak klien bersalah atau tidak, maka hal tersebut tergantung dari apakah kasus tersebut oleh korban akan dilaporkan atau tidak untuk ditindaklanjuti ke dalam proses hukum, karena mengenai tindak pidana penghinaan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan delik aduan (sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi). Jadi yang dapat memutuskan bersalah atau tidaknya adalah hakim, apabila sudah melalui proses peradilan pidana. 8. Bahwa selanjutnya untuk menjawab pertanyaan klien yang kedua yaitu apakah perlakuan pengacara itu pantas ke kakak klien yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan penggelapan nomor yang dilakukan temannya, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 8.1. Bahwa pada dasarnya, untuk dikatakan sebagai fitnah perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.” Unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah: 1. Seseorang; 2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan; 3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar; 8.2. Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“ 8.3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila perlakuan pengacara tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (1) KUHP maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan fitnah, dan hal tersebut juga apabila kasus tersebut masuk ke proses hukum. 8.4. Oleh karena itu, saran kami, sebaiknya kakak klien menempuh jalur musyawarah terlebih dahulu dengan pengacara kantornya, agar bisa dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak/win-win solusi.