Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • chalid

    kakak sy bbrpa thn lalu kecelakaan yg berakibat lumpuh pd kakinya, menjalani pengobatan bbrpa kali dgn Dokter ahli ortopedi di Solo, sedang domisili kakak sy di Cirebon, belakangan kakak sy sudah jarang mendatangi Dokter tsb, hanya diberi resep oleh Dokter nya itu utk dikonsumsi tanpa memeriksa langsung keadaan pasien. seminggu yg lalu Dokter itu meresepkan obat yg menurut Dokter & apoteker di Cirebon adlh jenis obat keras, sehari setelah konsumsi obat tsb kakak sy muntah darah byk sekali, dibawa ke rmh sakit terdekat, sehari dlm perawatan kakak sy meninggal, almarhum adlh tulang punggung keluarga. pihak RS setempat mengatakan pencernaannya pecah sehingga pendarahannya sulit dihentikan mungkin akibat (keracunan) obat. yg ingin kami tanyakan: 1.apakah ini termasuk malpraktek? 2.apakah kami dpt mengambil langkah hukum kpd Dokter tsb? setidaknya ada penggantian dari kerugian yg diderita keluarga? 3.apa yg harus kami lakukan?

  • Dijawab Oleh -

    Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya). Berdasarkan kronologi persoalan saudara, sebelum kami memberi pendapat hukum dapat kami jelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : Pengertian malpraktek menurut dalam bahasa Indonesia sebagaimana dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah celaka yang diakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan (dokter, pengacara, dsb). Sedangkan pengertian lainnya menurut J. Guwandi dengan mengutip Black’s Law Dictionary bahwa “Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.” Dalam bidang kedokteran, pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pasal 11 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan: (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratip dalam hal sebagai berikut: a) melalaikan kewajiban; b) melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan; c) mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan; d) melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Jadi, dilihat dari arti istilah malpraktik itu sendiri, malpraktik tidak merujuk hanya kepada suatu profesi tertentu sehingga dalam hal ini kami akan menjelaskan dengan merujuk pada ketentuan beberapa profesi yang ada, terkait dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Profesi dokter memiliki kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Selain peraturan perundang-undangan, kode etik biasanya juga dijadikan dasar bagi organisasi profesi tersebut untuk memeriksa apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi biasanya akan menjatuhkan sanksi administratif kepada anggotanya yang terbukti melanggar kode etik. Penegakan etika profesi kedokteran ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, ”Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesa (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.” Dengan demikian, MKEK adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (lihat Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran). Selain itu, klien atau pasien sebagai pengguna jasa juga merupakan konsumen sehingga dalam hal ini berlaku juga ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Profesi-profesi sebagaimana disebutkan di atas termasuk sebagai pelaku usaha (Pasal 1 angka 3 UUPK), yang berarti ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK berlaku pada mereka: Pasal 19 ayat (1) UUPK berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Jadi, tindakan seperti apa yang termasuk sebagai malpraktik ditentukan oleh organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik masing-masing profesi. Setiap tindakan yang terbukti sebagai tindakan malpraktik akan dikenakan sanksi. Sedangkan berkaitan dengan sanksi pidana, pada dasarnya, dalam hukum pidana ada ajaran kesalahan (schuld) dalam hukum pidana terdiri dari unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan/kelalaian (culpa). Namun, dalam undang-undang yang disebut di atas yang aturannya bersifat khusus (lex specialis) semua ketentuan pidananya menyebut harus dengan unsur kesengajaan. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang masing-masing profesi. Berdasarkan Pasal 66 ayat [3] UU Praktik Kedokteran), masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi dapat melaporkan kepada MKDKI dan laporannya itu tak menghilangkan hak masyarakat untuk melapor secara pidana atau menggugat perdata di pengadilan. Namun, dalam hal terjadi kelalaian dokter/tenaga kesehatan sehingga mengakibatkan terjadinya malpraktik, korban tidak diwajibkan untuk melaporkannya ke MKEK/MKDKI terlebih dahulu. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa dokter dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang masing-masing profesi. Namun Pasal 29 UU Kesehatan menyebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Meskipun, korban malpraktik dapat saja langsung mengajukan gugatan perdata. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pendapat kami atas persoalan saudara dapat kami simpulkan sebagai berikut : 1. Tindakan dokter tersebut adalah malpraktek, berdasarkan keterangan bahwa dokter tersebut memberi resep tanpa memeriksa kondisi pasien dimana hal ini merupakan kewajiban dokter karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatur juga tentang kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik dalam Pasal 51 dimana disebutkan bahwa Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas danmampu melakukannya, dan e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Keterangan bahwa dokter hanya memberi resep tanpa memeriksa kondisi pasien maka dokter tersebut telah dikatagorikan sebagai melakukan tindakan yang melanggar standar pelayanan medik yang berlaku. 2. Langkah yang dapat dilakukan keluarga pasien Jadi, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan yakni: a. Melaporkan kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)/ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia(MKDKI); b. Melakukan mediasi; c. Menggugat secara perdata. Jika ternyata ada kesengajaan dalam tindakan tenaga kesehatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana yang dilakukan dengan melakukan pelaporan terhadap pihak kepolisian. 3. Apa yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Buat pengaduan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dapat diunduh (download) di www.inamc.or.id (Format Pengaduan), atau dapat memperoleh formulir tersebut dengan menghubungi petugas di nomor (021) 72800920 2. Bila tidak dapat membuat pengaduan secara tertulis, dapat mendatangi kantor MKDKI, dan petugas akan membantu membuat pengaduan secara tertulis 3. Jika menemukan kesulitan dalam mengisi formulir tersebut, dapat menanyakannya kepada petugas. 4. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Ketua MKDKI, Jl Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 5. Pengaduan tersebut harus dibubuhi tanda tangan pengadu/pelapor di atas meterai yang cukup. Perlu diketahui bahwa pelaporan ke MKDKI “TIDAK DIKENAKAN BIAYA”, (kecuali biaya transportasi/akomodasi pengadu, teradu, dan saksi-saksi yang diajukan pengadu dan atau teradu) hal ini menurut Pengumuman Konsil Kedokteran Indonesia Nomor TU.03.02/03/XII/6069/2006 tentang Kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin bagi dokter/dokter gigi dan proses pelaksanaan sanksi disiplin serta pembiayaannya Demikian semoga penjelasan diatas dapat mencerahkan.