Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Lesti

    Selamat malam, Saya bekerja di sebuah perusahaan di Jogja, perusahaan tsb sebenarnya sdh lama vakum dan karyawannya tinggal bbrp orang sj. boleh dibilang pekerjaan yg kami lakukan tdk ada ada atau hny sedikit yg berhubungan dgn kegiatan perusahaan, kami kebanyakan mengerjakan masalah rumah tangganya Bos. contoh : sy datang ke gudang/kantor jam 8, lalu ke rumah bos mengerjakan pekerjaan spt ART smp jam 17 lebih, atau hampir jam 17.30 selama 6hari/minggu. status sy pekerja harian lepas, digaji mingguan, tdk ada kontrak kerja, pekerjaan serabutan. sebenarnya sy sdh tdk tahan dan ingin mengundurkan diri krn sikap Bos yg galak, sering berkata kasar, dan memberi sangsi klo kami melakukan kesalahan sepele. sy pernah mengutarakan pd Bos utk berhenti kerja dgn alasan tdk sanggup memikul tanggung jawab dan ingin mencari pekerjaan lain, tp dia bilang : " Kamu terima bayar penuh kan?, tp tanggung jawabmu blm selesai" Saya : " Saya mau berhenti, sy akan kembalikan gajinya" Bos : " Kalau kamu memperpanjang masalah, saya bisa menyeret kamu ke hukum". Sy tdk bertanya apa maksudnya, krn malas berdebat dgnnya. teman2 yg lain sebenarnya jg tdk tahan dgn bos dan ingin berhenti, tp selalu berakhir dgn ancaman akan diseret ke jalur hukum, dgn alasan tanggung jawab kerjanya blm selesai. walaupun alasan itu tdk masuk akal, tp sbg orang kecil yg awam hukum sy merasa takut, bgm jika sy atau teman sy dikriminalisasi, dituduh mencuri misalnya. mohon pencerahannya, apakah kami benar2 bisa diperkarakan jika berhenti bekerja? Terimakasih

  • Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Nurhayati, S.H., M.Si. Penyuluh Hukum Madya, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Lesti kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Terkait pertanyaan saudara tentang apakah Saudara bisa diperkarakan jika berhenti bekerja. Ketentuan dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Adanya hubungan kerja antara Saudara dengan majikan telah terpenuhi dengan adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perihal tidak adanya kontrak kerja (perjanjian kerja) tidak masalah karena perjanjian kerja yang didasarkan pada pengertian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis atau lisan. Jadi, perjanjian kerja tidak mesti dalam bentuk tertentu dan dapat dilakukan secara lisan. Undang-undang hanya menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis, biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus ditanggung pengusaha. Apalagi perjanjian yang diadakan secara lisan, perjanjian yang dibuat tertulis pun biasanya diadakan dengan singkat sekali, tidak memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja pada intinya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per). Ketentuan ini juga tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: 1. Kesepakatan kedua belah pihak; 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya pekerjaan yang dijanjkan; 4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan waktu kerja diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU NO 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa : (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja berhak atas upah lembur. Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Terkait dengan keinginan Saudara sebagai pekerja untuk berhenti bekerja (pemutusan hubungan kerja) dapat dan boleh diajukan karena berdasarkan Teori Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Alasan saudara untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan majikan saudara sudah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa ; Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. Dengan demikian perlakuan majikan yang sering berkata kasar dan sering memerintahkan melakukan pekerjaan di luar yang diperjanjikan cukup menjadi alasan untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 169 ayat (2) dinyatakan bahwa Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Oleh karena itu jika Saudara ingin berhenti bekerja dengan alasan perlakuan majikan yang kasar dan kontrak kerja yang tidak jelas tidak perlu khawatir diperkarakan, karena alasan Saudara mengajukan pemutusan hubungan kerja sudah sesuai dengan pengaturan dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu.